Ratusan Pegawai RSUD Pulang Pisau Terlambat Terima Gaji, Ada Apa?

id pulang pisau, rsud pulang pisau, muliyanto, terlambat terima gaji

Ratusan Pegawai RSUD Pulang Pisau Terlambat Terima Gaji, Ada Apa?

Plt Direktur RSUD Pulang Pisau, dr Muliyanto Budihardjo. (FOTO ANTARA Kalteng/Adi Waskito)

Pulang Pisau (Antara Kalteng) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Pulang Pisau, dr Muliyanto Budihardjo mengakui ratusan pegawai di RSUD setempat belum menerima gaji. Keterlambatan ini salah satunya disebabkan adanya peralihan pejabat Pengguna Anggaran (PA).

"Saya ditunjuk menjadi Plt pada tangggal 1 Desember dan SK penujukkan Plt baru diterima pada tanggal 3 Desember lalu. Ini saja sudah terlambat," kata Muliyanto di Pulang Pisau, Kamis.

Muliyanto juga menyebutkan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat kurang "luwes" dalam proses administrasi pencairan, padahal masalah ini menyangkut pembayaran gaji dan urusan "perut" pegawai sehingga proses waktu keterlambatan menjadi panjang. Pihak perbankan, masih meminta SK PA meski sudah disampaikan secara lisan. Permintaan itu tentu melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah sehingga membutuhkan waktu yang lama lagi.

Ia mengungkapkan dalam urusan gaji pegawai tidak pernah menunda apalagi menghambat. Bahkan proses Surat Perintah Membayar (SPM) serta kelengkapan administrasi lainnya sudah dipenuhi dan sudah masuk dan diproses Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Koordinasi telah dilakukan dengan pihak terkait. Bahkan dirinya meminta agar pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) bisa memproses dan mengeluarkan gaji pegawai di RSUD setempat karena memang sudah sangat diharapkan oleh seluruh pegawai.

"Jangan sampai hari Selasa depan (13/12/2016) karena ada pejabat yang keluar daerah, ini kelamaan," ujar Muliyanto.

Ditanya ANTARA terkait dengan kapan gaji pegawai RSUD bisa diterima? Muliyanto tidak bisa memastikan. Apabila prosesnya cepat, dalam satu hari saja gaji pegawai itu sudah bisa diterima. Untuk mempercepat administrasi, dirinya akan terus melakukan koordinasi karena jika memerlukan Surat Kuasa koordinasi akan kembali lagi ke Bagian Hukum. Bahkan, untuk mempercepat pencairan, terang Muliyanto, koordinasi juga sudah sampai kepada Bupati dan DPPKAD.

Ia juga berharap gaji pegawai ini lebih didahulukan. Jangan sampai urusan administrasi dipersulit, kembali disebutkan Muliyanto ini menyangkut urusan perut pegawai. Jumlah pegawai dan honorer di RSUD setempat hampir mencapai 400 orang.