Bupati Minta Pihak Manajemen RSUD Murjani Sampit Lebih Terbuka

id Kotawaringin Timur, Sampit, Kotim, RSUD dr Murjani, Supian Hadi

Bupati Minta Pihak Manajemen RSUD Murjani Sampit Lebih Terbuka

Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, H Supian Hadi (Foto : Instagram Supian Hadi Shd 27)

Sampit (Antara Kalteng) - Manajemen RSUD dr Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah diminta terbuka agar kinerja internal dan pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat di masa mendatang.

"Tidak ada konflik di RSUD Murjani. Hanya, saya melihat administrasi harus lebih terbuka. Ini memperbaiki sistem. Saat ini sudah baik, kita tingkatkan lagi agar transparan dan lebih akurat," kata Bupati H Supian Hadi di Sampit, Kamis.

Ketidakharmonisan di internal RSUD dr Murjani Sampit sudah sering mengemuka. Dampaknya dirasakan masyarakat karena pelayanan kepada pasien kurang maksimal.

Menyikapi itu, Supian menilai segala kekurangan yang ada harus diperbaiki dan ditingkatkan. Semua aparatur harus menyamakan persepsi bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi tujuan utama.

Supian mengaku beberapa kali melakukan inspeksi mendadak terkait manajemen dan pelayanan rumah sakit tersebut. Dia menyarankan pihak manajemen memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai keperluan dan meninggalkan sistem manual.

"Ini kaitannya juga dengan transparansi dan tingkat kepercayaan di internal supaya bisa diperbaiki. Pelayanan juga harus baik. Harapannya, masyarakat bisa terlayani dengan maksimal, tapi tingkat kesejahteraan mereka (aparatur rumah sakit) juga harus kita perhatikan," ujar Supian.

Supian yakin, apapun masalah dan kendala yang sedang dihadapi rumah sakit bisa diselesaikan dengan baik. Semua harus terbuka dan memiliki komitmen yang sama dalam melakukan perbaikan.

Akhir pekan lalu, Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli melakukan inspeksi mendadak ke RSUD dr Murjani. Itu dilakukannya menyikapi isu ketidakharmonisan yang terjadi di rumah sakit tersebut.

Kabar beredar, banyak dokter dan perawat yang mempertanyakan transparansi penghitungan jasa medik yang menjadi hak mereka. Masalah ini harus segera diselesaikan karena dikhawatirkan akan berimbas pada pelayanan kepada masyarakat.