Seruyan Intensifkan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

id seruyan, pendampingan dalam pengelolaan dana desa, dana desa, bupati seruyan, kalimantan tengah

Seruyan Intensifkan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Ilustrasi - Dana Desa yang dikucurkan dari APBN. (cifdes.web.id)

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah mengintensifkan pendampingan untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan pengelolaan keuangan desa.

"Mengintensifkan pendampingan, kita optimistis ke depannya tidak ada lagi aparatur desa yang terjerat kasus hukum karena tidak paham dalam mengelola anggaran desa," kata Bupati Seruyan Sudarsono di Kuala Pembuang, Senin.

Pemkab Seruyan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) punya tanggungjawab untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang bagaimana mengelola keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Pendampingan dan pemahaman tentang pengelolaan anggaran perlu diberikan secara utuh, mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, katanya.

Ia menambahkan, selain pendampingan dari BPMDes, pemerintah desa sendiri sebenarnya dapat berinisiatif untuk mengangkat pendamping sendiri selama dinilai sangat perlu dan diperbolehkan secara aturan dengan menggunakan anggaran desa.

"Kalau boleh, maka kita anjurkan supaya ada orang yang betul-betul bisa mendampingi desa, mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban," katanya.

Sementara, Sekretaris Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir Wahyu mengatakan, perangkat desa di Seruyan masih sangat memerlukan pendampingan, bimbingan teknis serta pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Menurutnya, pendampingan dan bimbingan teknis kepada perangkat desa sudah sering dilakukan oleh Pemkab Seruyan, hanya saja intensitasnya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sebab banyak perangkat desa yang masih kesulitan mengelola keuangan desa.

Berdasarkan pengalaman di lapangan masih banyak perangkat desa yang kesulitan menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran desa, karena itu kami berharap pemerintah dapat mengintensifkan pendampingan bagi desa, katanya.