Artikel (Sambungan) - Perusahaan Jadi Model Perkebunan Berkelanjutan

id perkebunan berkelanjutan, sawit, kotawaringin timur

Artikel (Sambungan) - Perusahaan Jadi Model Perkebunan Berkelanjutan

Salah satu danau yang dipertahankan di areal perkebunan kelapa sawit PT Uni Primacom dengan tujuan konservasi. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

(--Sambungan..) 

Sebagai upaya mewujudkan program pengelolaan kebun berkelanjutan itu, Kemitraan selain bekerja sama dengan Pemkab Kotawaringin Timur juga menggandeng salah satu perusahaan perkebunan setempat yakni PT Uni Primacom, yang disiapkan menjadi sebuah model pengelolaan itu.

Perkebunan yang dikelola PT Uni Primacom dengan skema plasma dengan petani/pekebun itu berlokasi di Dusun Barunang Miti, Desa Sebungsu, Kecamatan Parenggean, yang lokasinya ditempuh dengan jalan darat selama empat jam itu.

"Kami sejak awal memang bersedia untuk dijadikan model bagi pengelolaan perkebunan berkelanjutan ini," kata Manajer Kemitraan Musirawas Group, yang membawahi PT Uni Primacom, Irfan Hafid M Irfan Hafid didampingi GM perkebunan Ir Mulyadi.

Ia menjelaskan bahwa hal itu dipilih secara sadar sebagai dorongan untuk praktik pengelolaan perkebunan berkelanjutan dengan mengikuti penilaian sertifikasi dengan skema wajib melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Irfan Hafid mengatakan, pihaknya menyambut terbuka program usaha perkebunan berkelanjutan karena sejalan tujuan perusahaan mereka. Selama ini mereka sudah menjalankan pola ini meski masih banyak yang harus dipenuhi dan ditingkatkan.

"Kami ingin keberadaan kami juga membawa dampak besar terhadap masyarakat dan pelestarian lingkungan. Masyarakat mungkin merasakan sendiri bagaimana kami selalu berupaya membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," kata Irfan.

Selama ini perusahaan sudah bermitra dengan masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti kebun plasma, menyerap hasil panen kebun sawit masyarakat, jasa transportasi hasil kebun dan lainnya. Bantuan juga diberikan kepada masyarakat yang ingin membuka kebun mandiri, di antaranya pengadaan bibit murah bersertifikat, peningkatan kualitas, transfer pengetahuan, pendampingan pengelolaan administrasi kebun dan lainnya.

Pihaknya juga berupaya keras menghindari konflik dan tindakan yang dapat melukai hati masyarakat. Permasalahan yang terjadi, seperti halnya konflik lahan, diupayakan diselesaikan di luar pengadilan.  
    
Bahkan, pihak perusahaan pernah harus membayar tiga kali ganti rugi untuk satu lahan yang sama, namun jika tidak ada titik temu, pihak perusahaan terpaksa membawanya ke jalur hukum.

Terkait konflik tenurian, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi memberikan penegasan.

"Intinya, jangan melakukan atau mengerjakan perkebunanh di atas status kawasan yang secara hukum bertentangan," katanya.

Dalam hal pelestarian lingkungan yakni penerapan konservasi, perusahaan ini, menurut Irfan, sudah menetapkan kawasan seluas lebih dari 400 hektare untuk program HCV.

Keanekaragaman hayati flora dan fauna di kawasan itu tetap dipertahankan.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Ubi Hapakat Desa Sebungsu, Kecamatan Tualan Hulu, Ampung Dumin mengatakan, pihaknya adalah salah satu pihak yang merasakan manfaat bermitra dengan perusahaan. Selain berbagai bantuan langsung untuk desa, perusahaan juga membantu petani dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan cara yang benar.

"Sejak tahun 2012 kami mulai dibantu PT Uni Primacom. Selama ini kami dibantu dalam hal modal, administrasi dan pengetahuan teknis. Kami saat ini menuju ke arah plasma mandiri sehingga suatu saat kami bisa mengelola sendiri kebun kami," kata Ampung.

Pihaknya menyadari keterbatasan yang dimiliki masyarakat, khususnya dalam hal permodalan dan sumber daya manusia. Namun, perusahaan bersedia membantu masyarakat tanpa berusaha mencampuri urusan internal kelompok tani setempat.

Kelompok tani yang saat dibentuk beranggotakan 18 kepala keluarga dengan lahan seluas 193,83 hektare ini kini mulai menikmati hasil kebun mereka. Pihak perusahaan juga membantu dengan selalu siap menampung hasil panen kebun sawit milik masyarakat.

Sedangkan Manajer Proyek Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Kemitraan Gladi "Yayan" Hardiyanto menambahkan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya memperhatikan aspek produksi semata.

"Tetapi secara sosial juga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, pengurangan angka kemiskinan masyarakat di sekitarnya dan meminimalisasi konflik lahan serta menyelamatkan kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi," katanya didampingi Project Officer Program Management Unit (PMU) Kemitraan di Kalteng, Andi Kiki.

Ia mengatakan kemitraan perkebunan antara masyarakat dengan perusahaan -- baik dalam bentuk program inti-plasma, petani mandiri dan bentuk lainnya -- di samping untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat, juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik.

Tahapannya perlu dibangun secara partisipatif berdasarkan kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak.

Di Kotawaringin Timur, permasalahan utama implementasi perkebunan adalah karena keterbatasan lahan  yang bisa menjadi kebun plasma.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, di mana kewajiban perusahaan untuk melakukan kemitraan perkebunan dengan masyarakat sekitarnya minimal 20  persen dari total  wilayahnya, diambilkan dari lahan di luar lahan konsesi.

Akibatnya hal ini menjadi preseden bahwa pembangunan kebun yang bermitra dengan perusahaan status lahannya tidak jelas, dan lebih banyak justru berada di dalam kawasan hutan.

Hal ini tentu kontraproduktif dengan upaya-upaya untuk megurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Ikhtiar secara kolaboratif di Kabupaten Kotawaringin Timur itu, agaknya bisa menjadi model sekaligus "menjawab" tudingan negatif atas sawit, dengan menunjukkan bukti bahwa ada komitmen bagi keberlangsungan pengelolaan kebun sawit yang dilakukan dengan prinsip berkelanjutan.

(Selesai)