Rabu, 23 Agustus 2017

Syahrin Daulay Mengaku Belum Puas Penyebaran Usaha di Kalteng tak Merata

id Syahrin Daulay, Syahrin Daulay Mengaku Belum Puas Penyebaran Usaha di Kalteng tak Merata
Syahrin Daulay Mengaku Belum Puas Penyebaran Usaha di Kalteng tak Merata
Pejabat Sekda Kalteng Syahrin Daulay (kiri) dan Komisioner KPPU bertukar plakat kenang-kenangan saat sosialisasi persaingan usaha di Palangka Raya, Senin (8/5/17). (Foto Antara Kalteng/Jaya Wirawana Manurung)
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pejabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Syahrin Daulay mengaku kurang puas walau jumlah usaha maupun perusahaan di provinsi ini mengalami peningkatan, karena penyebarannya dianggap tidak merata dan hanya didominasi di lima kabupaten/kota.

Hasil pencapaian itu cukup menggembirakan namun belum optimal dan perlu pengembangan lebih lanjut karena potensi ekonomi Kalteng masih terbuka luas untuk dikembangkan di berbagai bidang, kata Syahrin saat talkshow dan launching data hasil Sensus Ekonomi tahun 2016 yang diselenggarakan BPSK Kalteng di Palangka Raya, Rabu.

"Kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilakukan Pemerintah harus terus didorong agar pertumbuhan usaha merata di seluruh Kalteng. Bukan hanya di lima Kabupaten/Kota itu saja," ucapnya.

Dari hasil SE2016 juga tercatat jumlah tenaga kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi di Kalteng mencapai 617.277 orang. Sebesar 98,42 persen bekerja di lapangan usaha mikro kecil, dan hanya 1,58 persen di lapangan usaha menegah besar.

Pria yang juga menjabat Asisten II Pemprov Kalteng ini mengatakan kondisi ini menunjukkan daya serap sebagian besar tenaga kerja masih berada di lapangan usaha berbasis ekonomi rumah tangga, sehingga perlu dilakukan penataan secara lebih baik agar struktur ekonomi daerah semakin ditopang kekuatan ekonomi masyarakat.

"Di sisi lain, masih rendahnya daya serap kerja pada lapangan usaha menegah besar, perlu diciptakan lapangan kerja baru yang bersinergi dengan pengembangan industri lebih besar. Ini sangat memungkinkan karena didukung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng yang terus mengalami peningkatan," beber Syahrin.

Ketua Tim Nasional Penanggulangan Inflasi (TPID) Kalimantan Tengah ini juga menyebut laju inflasi di provinsi ini masih terkendali, sehingga keseimbangan pasar perlu diimbangi sinergisitas antara produsen dan konsumen.

"Artinya, tingkat inflasi yang berkualitas harus benar-benar mencerminkan kekuatan produktivitas lokal dan semakin meminimalisir ketergantungan dari wilayah lain. Faktor ini merupakan tantangan sekaligus peluang dalam hal mengembangkan UKM maupun UMB," kata Syahrin.

Hasil dari SE2016 BPS, usaha/perusahaan di luar nonpertanian di Provinsi Kalteng tercatat 237.092 atau meningkat 27,71 persen dibandingkan SE2006 yang hanya 185.643. Berdasarkan skala usaha, terdiri dari 233.354 atau 98,42 persen berupa usaha mikro kecil (UMK) dan 3.738 atau 1,58 persen berupa usaha menengah besar (UMB). 

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga