Pengelolaan Keuangan Pemkab Kotim Membaik, Kata DPRD

id dprd kotim, jhon krisli, wtp kotim

Pengelolaan Keuangan Pemkab Kotim Membaik, Kata DPRD

Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli. (Istimewa)

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jhon Krisli menilai pengelolaan dan penggunaan keuangan daerahnya mulai membaik.

"Dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) membuktikan pengelolaan keuangan dan aset sudah baik. Bahkan, Pemerintah Kotawaringin Timur mampu mempertahankan tiga tahun opini WTP secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016," katanya kepada wartawan di Sampit.

Jhon menilai hal tersebut bukan sekadar prestasi, tapi juga bukti Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mulai serius dalam mengelola uang negara.

Opini WTP juga sebagai bukti Pemerintah Kotawaringin Timur sudah tertib dan taat dalam mengelola dan menggunakan keuangan daerah termasuk juga pola administrasinya.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah yang diserahterimakan kepada Bupati Kotim H Supian Hadi pada Rabu (24/5) di Palangka Raya tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan.

"Saya berharap prestasi ini ke depannya bisa terus dipertahankan. Meski nanti bupatinya berganti," katanya.

Menurut dia, raihan WTP diharapkan bisa menjadi semangat bagi seluruh struktur organisasi pemerintah daerah (SOPD) dalam mengelola keuangan yang baik, transparan, dan tidak menyalahi aturan.

Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri mengatakan prestasi WTP merupakan hasil kerja keras semua pihak.

Capaian itu, lanjutnya, juga diharapkan tidak membuat aparatur sipil negara (ASN) cepat puas sehingga membuat lengah dan kinerja menurun.

"Kami ingin keberhasilan yang telah berhasil diraih ini bisa dijadikan cambuk semangat dalam bekerja dan berkarya serta mengabdi untuk negara," ucapnya.

Lebih lanjut Taufiq mengatakan meski meraih opini WTP namun masih ada beberapa catatan dari BPK Kalteng untuk diperbaiki dan disempurnakan.

"Salah satu poin yang menjadi catatan BPK Kalteng adalah masalah pengelolaan aset daerah, penyaluran dana hibah, dan bantuan sosial," terangnya.

Namun sayangnya, Taufiq tidak menyebutkan secara rinci aset daerah yang menjadi catatan BPK tersebut.