Rabu, 23 Agustus 2017

Pengawasan Semakin Dioptimalkan Demi Mempertahankan WTP

id pemprov kalteng, wagub kalteng, wtp pemprov kalteng, bpk ri
Pengawasan Semakin Dioptimalkan Demi Mempertahankan WTP
Wakil Gubernur Kalteng Ismail memegang piagam WTP dari BPK RI, didampingi pejabat BPK RI dan Pimpinan DPRD Kalteng. (Foto Antara Kalteng/Jaya WM)
Palangka Raya (Antara Kalteng) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ismail menegaskan pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan peranan pengawas internal maupun eksternal demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Semakin baiknya pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penyelenggaraan kinerja Pemprov Kalteng, kata Ismail saat rapat paripurna istimewa masa persidangan II Tahun 2017 dengan agenda penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemprov Kalteng di gedung DPRD Kalteng, Jumat.

"Saya mengucapkan terimakasih atas segala rekomendasi yang sangat berharga, dan saran konstruktif tertuang dalam LHP ini. Semoga entitas pelaporan keuangan Pemprov akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan BPK," ucapnya.

Orang nomor dua di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini pun menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan secepatnya dan berupaya maksimal menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK sesuai aturan perundang-undangan.

Ismail mengatakan, pencapaian opini WTP yang telah diraih sejak tahun 2015, merupakan bentuk tekat mewujudkan Kalteng maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng Berkah (bermartabat, elok, religius, kuat amanah dan harmonis), dilandasi komitmen dari seluruh jajaran Pemprov.

"Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui penerapan kaidah-kaidah terbaik berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsional dan terbuka," kata Ismail.

Wagub Kalteng menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan pengelolaan keuangan termasuk aset Pemprov, sehingga di berbagai kesempatan selalu diserukan agar aparatur pemerintah bekerja lebih keras dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memperbaiki dan menata pengelolaan pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

"Saya berharap perwakilan BPK RI di Kalteng tidak bosan-bosannya melakukan pembinaan kepada kami. Apakah itu melalui konsultasi maupun berbagai saran dan rekomendasi. Kami juga terus berharap koordinasi dan kerjasama terus terjalin bahkan semakin meningkat," kata Ismail.

Sidang Paripurna Istimewa beragendakan penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kalteng tahun 2016 dipimpin Ketua DPRD Kalteng Renhard Atu Narang didampingi Wakil Ketua Abdul Razak dan Heriansyah, serta dihadiri Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, dan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng. 

Editor: Zaenal A.

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga