Pemerintah Jangan Terburu Terapkan 'Fullday School', Fasilitas Sekolah Belum Standar

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah Syamsul Hadi mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan "fullday school" atau penambahan waktu belajar mengajar karena fasilitas Sekolah Menegah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di provinsi ini belum seluruhnya memenuhi standar.

Komisi C selaku yang membidangi pendidikan pada dasarnya memahami kebijakan fullday school sebagai upaya meningkatkan akademik maupun karakter para siswa namun penerapannya tetap harus diperhitungkan dengan baik , kata Syamsul di Palangka Raya, Senin.

"Kalau kita lihat fasilitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di kabupaten/kota se-Kalteng kan tidak merata. Kita khawatir fullday school yang mulai diterapkan per 1 Juli 2017 ini justru membuat para siswa jenuh berada di sekolah karena minimnya fasilitas itu," tambahnya.

Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Persatuan Pembangunan (KBPP) ini pun menyarankan pemerintah segera melengkapi fasilitas belajar mengajar, baik materi mata pelajaran maupun buku-buku pendukung, komputer serta sarana prasarana lainnya.

Selain itu, lanjut dia, jumlah dan wawasan para guru, khususnya di pedesaan di Provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini perlu diperhatikan karena temuan DPRD Kalteng masih sangat kurang apabila penerapan fullday school benar-benar dilaksanakan per 1 Juli 2017.

"Kita banyak menemukan guru yang dikontrak sekolah hanya demi memenuhi waktu belajar mengajar. Itu belum diterapkan fullday school ya , Bagaimana lagi jika diterapkan, bisa-bisa sekolah kewalahan. Ini yang perlu diperhatikan," beber Syamsul.

Dia juga menyarankan agar unit komputer disertai jaringan internet dan teknologi, fasilitas olahraga dan kesenian juga perlu segera direalisasikan kepada sejumlah sekolah.

Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan fasilitas itu mampu membuat para siswa tidak terlalu jenuh berada di sekolah sekaligus menambah aktivitas positif bagi perkembangan karakter.

"Walau hari Sabtu tidak lagi sekolah, tapi menambah tiga jam per hari dari Senin sampai Jumat itu cukup berat bagi siswa maupun guru. Sangat menjenuhkan dan melelahkan itu. Pemerintah harus bisa mengatasi tingkat kejenuhan di sekolah," demikian Syamsul.