Wali Murid Kotim Tolak Sekolah Seharian Penuh

id fullday school, sekolah sehari penuh,

Wali Murid Kotim Tolak Sekolah Seharian Penuh

Ilustrasi - Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Sugian Noor membuka Pengenalan Lingkungan Sekolah tingkat SMP, MTs, SMA, MA dan SMK yang dipusatkan di SMAN 3 Sampit, Senin (18/7/2016). (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antara Kalteng) - Wali murid di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menolak wacana penerapan "fullday school" (FDS) atau sekolah seharian penuh karena menilai anaknya belum siap.

Salah seorang orang tua siswa MTsN, Ani di Sampit, Jumat mengatakan, penerapan FDS di sekolah-sekolah yang ada di Kotawaringin Timur untuk saat ini dianggap belum tepat mengingat waktu belajar sekolah yang lebih lama di sekolah dapat berdampak pada psikologis anak.

"Kami sebagai orang tua juga belum siap. Sebab biaya sekolah akan bertambah karena selama di sekolah anak perlu makan siang dan kebutuhan lainnya, tentunya uang saku anak juga harus ditambah," katanya.

Ani mengungkapkan, sebagai masyarakat berpendapatan pas-pasan tentunya akan menjadi beban dengan adanya tambahan biaya sekolah.

Waktu seorang anak didik bukan hanya harus dihabiskan di sekolah, namun mereka juga harus membagi waktunya dengan keluarga di rumah.

Menurut Ani, berkurangnya waktu bermain anak dan kebersamaan dalam keluarga juga dikhawatirkan akan mempengaruhi keceriaan anak.

Selain itu, tingkat kejenuhan anak nantinya akan mempengaruhi minat belajar anak yang akhirnya berpengaruh kepada prestasi belajar.

"Niat dan tujuan pemerintah itu sebetulnya baik, namun saya ingin wacana FDS tersebut dikaji kembali," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Rimbun mengatakan, secara umum FDS belum bisa di gelar di Kotawaringin Timur karena sarana dan prasarana pendidikan di daerah itu belum mendukung.

"Sebagian besar sekolah di Kotawaringin Timur masih kekurangan ruang kelas. Untuk proses belajar mengajar satu ruang kelas digunakan bergantian, akibatnya ada siswa yang masuk pagi dan siang," terangnya.

Selain kekurangan ruang kelas, sampai saat ini Kotawaringin Timur juga masih kekurangan tenaga pengajar.

"Bagaimana proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik jika ruang kelas dan guru kurang. Saya harap pemerintah pusat mengkaji kembali rencana penerapan FDS," ucapnya.

Rimbun meminta sebelum FDS diterapkan agar pemerintah pusat melihat kondisi di daerah supaya program tersebut bisa berjalan dengan baik hingga ke pelosok.