Waduh! Ternyata Sistem `Fullday School` Sulit Diterapkan di Kalteng?

id Syahrin Daulay, sekda kalteng, pemprov kalteng, Ternyata Sistem Fullday School Sulit Diterapkan di Kalteng, Fullday School

Waduh! Ternyata Sistem `Fullday School` Sulit Diterapkan di Kalteng?

Foto Ilustrasi - Anak Sekolah Dasar di kota Palangka Raya (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pejabat Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Syahrin Daulay mengaku sulit menerapkan sistem "fullday school" (sekolah seharian penuh) per 1 Juli 2017 karena sarana dan prasarana serta jumlah pengajar di seluruh sekolah di provinsi ini belum sepenuhnya memadai.

Kebijakan "fullday school" itu sangat bagus dalam meningkatkan kualitas peserta didik, namun kesiapan sekolah di daerah pelosok seperti di Kalteng ini tetap perlu dipikirkan agar realisasinya sesuai yang diharapkan, kata Syahrin di Palangka Raya, Senin.

"Kesiapan sekolah di Kalimantan Tengah ini, jangan hanya yang di perkotaan. Dilihat juga sekolah di Kabupaten yang sarana dan prasarana serta tenaga pengajarnya sangat minim. Jadi sekolah di Kalteng ini belum sepenuhnya mampu menerapkan `fullday school`," tambahnya.

Meski begitu, Syahrin yang juga Asisten II Setda Kalteng ini telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengkaji kesiapan sekaligus tantangan seluruh sekolah dalam menerapkan "fullday school".

Dia mengatakan seluruh Kabupaten/Kota telah diminta untuk tidak hanya memperhatikan sarana dan prasarana, namun juga tenaga pendidik pun harus diperhatikan secara serius. Sebab, tenaga pendidik juga salah satu hal yang penting mendukung kelancaran kebijakan itu.

"Sekalipun kita menyadari penerapannya sangat sulit di Kalteng, tetap perlu dipersiapkan. Jadi, apabila `fullday school` ini betul-betul ingin diterapkan, maka semua sektor dalam dunia pendidikan haruslah mendukung," bebernya.

Dia mengatakan masalah pendidikan bukan hanya kepentingan pemerintah kabupaten atau kota, melainkan Pemerintah Provinsi juga punya kewenangan besar untuk memerhatikan sektor ini. Untuk itu koordinasi agar nantinya ada kesiapan apabila wacana tersebut diterapkan sepenuhnya.

"Kita berharap Pemerintah Pusat juga ikut membantu melengkapi berbagai sarana dan prasarana, sekaligus meningkatkan wawasan guru agar mampu melaksanakan `fullday school` di Kalteng," demikian Syahrin.