Masyarakat Diharapkan Proaktif Awasi Penggunaan Dana Desa

id pemprov kalteng, Mugeni, Masyarakat Diharapkan Proaktif Awasi Penggunaan Dana Desa

Masyarakat Diharapkan Proaktif Awasi Penggunaan Dana Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Tengah, Mugeni, SH,MH. (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (Antara) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalimantan Tengah Mugeni mengharapkan masyarakat lebih proaktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di wilayah masing-masing.

Pengawasan tersebut akan berdampak positif terhadap penggunaan dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat dari APBN dalam mempercepat pembangunan di perdesaaan, kata Mugeni di Palangka Raya, Sabtu.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten memang ikut mengawasi, tapi keterlibatan masyarakat jauh lebih penting. Masyarkat kan lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Jadi hanya pemerintah, tapi masyarakat pun berperan dalam pengawasan dana desa," tambahnya.

Mungeni menyebut tantangan dalam pengelolaan dana desa ini hanya satu, yakni bagaimana cara mengarahkan penggunaannya agar menjadi anggaran yang produktif. Tentu hal ini juga berkaitan dengan capaian program pembangunan desa yang nantinya menggunakan dana desa tersebut.

Dia mengatakan akan ada pengawasan berlapis, mulai dari camat, dinas terkait di kabupaten, pemerintah dan tentu masyarakat. Hal ini telah menjadi perintah dalam aturan agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan sesuai aturan

"Aparatur desa memang yang punya kewenangan penuh menggunakan dana desa, hanya program kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut tidak boleh ditetapkan sembarangan dan harus melibatkan masyarakat. Ini sangat diperlukan," bebernya.

Bahkan perangkat desa selaku pihak yang diberi kewenangan mengelola dana desa, diwajibkan berkoodinasi dengan masyarakat untuk merumuskan program yang akan dilaksanakan.

Di manaa penggunaan dana desa inikan harus dituangkan APBDes. Lalu inilah memuat program yang akan dilaksanakan. Semua yang ada dalam program tersebut, tentu berdasarkan hasil koordinasi dengan masyarakat, katanya.

Terlepas dari semua itu, mengelola dana desa ini bisa lebih selektif agar anggaran yang ada tidak mubazir. Pemerintah hanya berharap penggunaanya tidak salah sasaran. Apalagi ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan, demikian Mugeni.