"Pemerintah kota sudah bijak karena juga sudah membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Lahan dan Tanah. Cuma tim ini harusnya aktivitas dan rutinitasnya dijalankan," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Karena menurut Politisi PDI Perjuangan itu, sengketa lahan dan tanah ialah hal rawan dan menjadi salah satu pemicu pertengkaran dan pertikaian antar masyarakat atau pun antar kelompok masyarakat.
"Karena masalah lahan dan tanah ini rawan sekali maka tim itu harus mampu memastikan kepemilikan lahan yang bermasalah itu secara sah dan legalitas hukum, lahan itu milik siapa," katanya.
Bila perlu, lanjut Sigit, surat kepemilikan tanah harus disertai dengan bukti-bukti pendukung lain seperti sejarah jual beli tanah dan lainnya.
"Bila perlu, pengeluaran surat kepemilikan tanah ini dikuatkan dengan uji materi, uji forensik dan segala macam sehingga surat tersebut sahih dan bukan hasil rekayasa," katanya.
Apalagi, lanjut dia, sampai saat ini pencatatan terkait surat tanah ini masih bersifat manual sehingga rawan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Kemungkinan surat rekayasa dan pemalsuan bisa saja terjadi, apalagi pencatatan yang dilakukan manual apalagi jika buku induknya kemana juga tidak jelas. Untuk itu, perlu evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan masalah sengketa lahan dan tanah ini," katanya.
Dia pun meminta Tim Penyelesaian Sengketa Lahan dan Tanah berkoordinasi dengan pihak BPN untuk mempermudah penanganan sengketa tersebut.
Sementara itu, sebelumnya Wali Kota Riban Satia mengatakan permasalahan status lahan memang menjadi persoalan di wilayahnya.
"Saya minta tim yang telah ditunjuk dapat bekerja maksimal. Selain itu mari bersama-sama mencari kita mencari pemecahannya terkait permasalahan lahan. baik konflik lahan sama-sama perorangan maupun permasalahan lahan pelaku usaha. Ini juga permasalahan ini menjadi hal yang cukup serius," katanya.
