Pemda Diminta Tingkatkan Sosialisasi Konversi Minyak Tanah - Gas

id DPRD Kalteng, Lodewik C Iban, Konversi Minyak Tanah Gas

Pemda Diminta Tingkatkan Sosialisasi Konversi Minyak Tanah - Gas

Anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Lodewik C Iban. (FOTO ANTARA Kalteng/YossyTrisna)

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Legislator Kalimantan Tengah Lodewik C Iban meminta pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi program konversi minyak tanah ke gas karena masyarakat pedalaman masih kurang memahami keuntungan menggunakan gas.

"Informasi yang diterima DPRD Kalteng ternyata masih banyak warga di provinsi ini yang menggunakan minyak tanah karena takut menggunakan gas," kata Lodewik di Palangka Raya, Jumat.

Ia mengatakan kebijakan konversi sudah lama keluar sehingga jika di Kalteng belum merata sepenuhnya berarti ada yang harus dibenah. Artinya pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat beralih dari minyak tanah, tapi harus juga memberikan pemahaman.

Anggota Komisi B DPRD Kalteng ini memperkirakan masih banyak warga yang awam terkait penggunaan elpiji. Ditambah lagi, tidak sedikit masyarakat yang masih terkesan takut menggunakan elpiji terutama yang tiga kilogram.

Dia mengatakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memahami faktor-faktor tersebut kenapa program konversi minyak tanah ke gas mengalami sedikit kendala. ESDM harus mampu memberikan pemahaman sesederhana mungkin agar dapat dipahami masyarakat.

"ESDM dalam penyampaian tidak sebatas aspek konversinya, tapi apa keuntungan yang didapat apabila menggunakan elpiji. Saya rasa kalau masyarakat tahu, ya program konversi bisa berjalan maksimal," harapnya.

Lodewik mengatakan beberapa waktu lalu pemerintah melalui programnya telah membagikan kompor, tabung elpiji serta regulator untuk masyarakat kurang mampu. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya menyukseskan program koonvesi tersebut.

Namun sayangnya, sebagian masayarakat masih awam menggunakan elpiji, sehingga justru menjual bantuan yang sudah diperoleh.

"Pihak terkait dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus turun ke lapangan. Kita tentu ingin program konversi ini berjalan sepenuhnya," demikian Lodewik.