Legislator Sarankan Lelang Kayu Tangkapan di Das Barito

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Walter S Penyang menyarankan, kayu hasil tangkapan Polisi Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir daerah aliran Sungai Barito wilayah Kabupaten Barito Selatan segera dilelang untuk penerimaan pendapatan asli daerah.

"Kayu hasil tangkapan tersebut jumlahnya sangat banyak sehingga bila di lelang akan memberikan keuntungan besar bagi peningkatan PAD Kalteng daripada harus dimusnahkan," ucap Walter di Palangka Raya, Selasa.

Kalau dihibahkan atau dimusnahkan memang bisa saja, tapi saya lebih menyarankan dilelang saja. Karena keuntungan bagi pemerintah akan lebih banyak. Tentu untuk akan dihitung sebagai pendapat asli daerah.

Anggota Komisi B DPRD Kalteng ini menyebutkan bahwa penggunaan mekanisme lelang tidak memakan waktu banyak apabila dibandingkan mekanisme lain. Seperti halnya hibah, dipastikan memakan waktu berbulan-bulan mulai dari melengkapi persetujuan pihak terkait, hingga pada proses pelaksanan hibah.

"Berbeda jilka dilelang, maka waktu yang diperlukan untuk mengurus persyaratan tidak terlalu panjang. Takutnya kalau berlama-lama kayu hasil tangkapan tersebut bisa rusak bahkan kemungkinan dicuri bisa juga," ucapnya.

Mengenai kasus temuan kayu di DAS Barito ini sudah kesekian kalinya, Walter pun mengusulkan agar pihak terkait meningkatkan pengawasan khusus ya terhadap lalu lintas kayu di DAS itu. Hanya, dia juga menyebut bahwa sulitnya pengurusan izin memberikan kontribusi terhadap maraknya kayu ilegal di Kalteng.

Dia menyebut, kendati saat ini sektor kehutanan sudah beralih ke provinsi bukan berarti di tingkat kabupaten dan kota mengendorkan pengawasannya. Sebab disetiap daerah sudah memiliki Kesatuan Pengawas Hutan (KPH) yang bertugas melakukan pengawasan.

"Saya kira tidak begitu ya, pengurusan izinnya tidak mungkin sulit. Nah disisi lain pihak terkait pun harus meningkatkan pengawasan di daerahnya. Ini penting dilakukan karena temuan kayu seperti ini sudah sering terjadi. Dinas Kehutanan provinsi seharusnya bisa menyikapi ini supaya pengawasan terus ditingkatkan. Jangan sampai hal serupa selalu terjadi," kata Walter.