Sampit (Antara Kalteng) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, khawatir serapan dana desa rendah akibat program pembangunan tidak bisa dilaksanakan lantaran masih terkendala status kawasan hutan.
"Status kawasan masih menjadi persoalan sejak dulu. DPRD bersama eksekutif sudah beberapa kali mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan kawasan Kotawaringin Timur sehingga jelas mana kawasan hutan dan mana yang boleh dimanfaatkan," kata anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana di Sampit, Sabtu.
Tiga tahun terakhir, pemerintah mengucurkan dana sangat besar untuk pembangunan desa. Tahun ini, setiap desa di Kotawaringin Timur mendapatkan total anggaran antara Rp1,2 miliar hingga Rp1,8 miliar. Harapannya pembangunan desa makin cepat sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.
Ketertinggalan yang dirasakan masyarakat desa adalah minimnya infrastruktur. Namun upaya peningkatan infrastruktur akan terhambat akibat belum disahkannya penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat.
Hasil pendataan, saat ini ada 89 desa di Kotawaringin Timur yang dinyatakan sebagian wilayahnya masuk kawasan hutan. Akibatnya, pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan tidak bisa dilakukan sebelum status kawasan diubah. Jika dipaksakan membangun maka pemerintah justru melanggar hukum.
"Yang dikhawatirkan, saking semangatnya membangun desa, justru ada aparatur desa yang terjerat hukum karena masalah ini. Kami sangat berharap pemerintah pusat tidak tutup mata tentang masalah ini," ujar Syahbana.
Sambil menunggu disahkannya kawasan hutan Kotawaringin Timur, Syahbana mengimbau 168 desa yang ada untuk melaksanakan program pembangunan yang tidak berkaitan dengan urusan kawasan hutan. Untuk mencegah pelanggaran aturan, pemerintah desa disarankan sering berkonsultasi dengan satuan organisasi perangkat daerah terkait untuk meminta petunjuk.
Legislator Kotim Khawatir Serapan Dana Desa Rendah
Ilustrasi - ALokasi Dana Desa. (Istimewa)
