Jakarta (ANTARA
News) - Anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko menyayangkan
pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang
menyalahkan perangkat desa soal penyaluran bantuan langsung sementara
masyarakat (BLSM) yang tidak tepat sasaran.
"Pernyataan Mendagri yang menyalahkan perangkat desa soal kesalahan penyaluran BLSM sangat salah dan tidak tepat," kata Budiman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Seharusnya, kata Budiman, Mendagri melakukan evaluasi terhadap tidak tepatnya BLSM tersebut.
"Jika sejak pendataan, baik secara teknis dan sistemnya, perangkat desa dilibatkan, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan terkait penyaluran BLSM. Sebab perangkat desa pasti melaksanakan pendataan bersama perangkat di bawahnya (RT/RW)," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu.
Ia menilai, pernyataan Mendagri tersebut akan menimbulkan ketegangan antara perangkat desa dengan warganya.
"Sebaiknya Mendagri tidak mengulang kesalahan dan kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan pemerintah yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik," harap dia.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyalahkan para kepala desa atas penyelewengan penyaluran BLSM. Sebab, otoritas pengawasan dan mekanisme penyaluran, termasuk data penerima BLSM, dilakukan melalui musyawarah pimpinan desa.
"Pernyataan Mendagri yang menyalahkan perangkat desa soal kesalahan penyaluran BLSM sangat salah dan tidak tepat," kata Budiman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Seharusnya, kata Budiman, Mendagri melakukan evaluasi terhadap tidak tepatnya BLSM tersebut.
"Jika sejak pendataan, baik secara teknis dan sistemnya, perangkat desa dilibatkan, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan terkait penyaluran BLSM. Sebab perangkat desa pasti melaksanakan pendataan bersama perangkat di bawahnya (RT/RW)," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu.
Ia menilai, pernyataan Mendagri tersebut akan menimbulkan ketegangan antara perangkat desa dengan warganya.
"Sebaiknya Mendagri tidak mengulang kesalahan dan kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan pemerintah yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik," harap dia.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi menyalahkan para kepala desa atas penyelewengan penyaluran BLSM. Sebab, otoritas pengawasan dan mekanisme penyaluran, termasuk data penerima BLSM, dilakukan melalui musyawarah pimpinan desa.