Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah H Muhammad Jhon Krisli meminta pemerintah setempat untuk mengevaluasi program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan, khususnya proyek tahun jamak.

"Program proyek tahun jamak kurang tepat sasaran karena sebagian besar berada di wilayah Kota Sampit, dan tidak menyentuh masyarakat yang tinggal di pelosok," kata Jhon di Sampit, Selasa.

Dikatakan, Pemkab Kotim menghabiskan anggaran sangat besar untuk program proyek tahun jamak, yakni mencapai Rp600 miliar lebih. Namun, dari dana yang sangat besar itu, tidak menyentuh pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang mendasar.

Jhon menilai program tersebut selain pemborosan anggaran juga membebani APBD. Sekalipun dilakukan secara bertahap, namun pada waktunya atau jika telah jatuh tempo maka wajib dilunasi seluruhnya.

"Jika dilihat secara angka APBD 2019 kita memang cukup besar yakni mencapai Rp1,9 triliun, namun dari jumlah itu hampir 50 hingga 60 persen untuk gajih pegawai. Itu menjadi kelemahan dan bukti jika kita masih rapuh dari sisi anggaran," beber dia.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur ada 17 kecamatan dan 186 desa dan kelurahan, sedangkan program proyek tahun jamak berada di wilayah perkotaan, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan, desa dan kelurahan jika anggarannya habis terkuras untuk membiayai proyek tahun jamak.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah selama ini hanya dinikmati oleh mereka yang tinggal di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di wilayah pelosok sana hanya menjadi penonton dengan kondisi jalan rusak, tenaga pengajar dan kesehatan kurang, gedung sekolah dan fasilitas pemerintah yang seadanya.

"Kami ingin pemerintah daerah berlaku seadil-adilnya dalam membagi program, dan pembangunan dilaksanakan hingga ke wilayah pelosok," tegas Jhon.

Baca juga: DPRD Kotim desak aparat tindak sopir angkutan pengguna narkoba

Ketua DPRD Kotim itu juga menganggap jalan dan fasilitas lainnya di Kota Sampit memang harus bagus, namun hendaknya tidak mengabaikan pembangunan di wilayah pelosok, seperti di wilayah selatan dan utara Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pemerintah daerah kedepan diharapkan dapat mempercepat pembangunan baik di wilayah perkotaan maupun pelosok. Salah satu caranya adalah dengan tidak menyerahkan pembangunan kepada pihak ketiga.

Dengan menyerahkan proses pembangunan ke pihak ketiga justru memperlambat pelaksanaan pembangunan, bahkan tidak hanya itu saja pembangunan melalui pihak ketiga juga pemborosan anggaran. Berdasarkan pengalaman, mengapa proses pembangunan melalui pihak ketiga lambat dan boros anggaran, karena dari total nilai proyek sebesar Rp1 miliar yang menjadi barang/jasa hanya Rp500 juta.

"Jika ingin pembangunan bisa berjalan cepat dan hemat anggaran, maka hendaknya pembangunan dilakukan dengan sistem swakelola. Dengan kata lain proyek pembangunan di serahkan dan dipercayakan langsung ke pihak kecamatan untuk mengelolanya," demikian Jhon.

Baca juga: Trauma mahar politik, Ketua DPRD Kotim pilih jalur perseorangan

Baca juga: DPRD desak Pemkab Kotim tangani kekurangan