Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai pembangunan (groundbreaking) proyek hilirisasi batu bara menjadi produk dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin, yang bisa menggantikan Liquid Petroleum Gas (LPG).
“Alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka waktu yang panjang belum bisa dimulai, hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME,” kata Presiden Jokowi di Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagaimana diikuti secara daring, Senin.
Presiden mengatakan sudah berkali-kali dirinya menyampaikan pentingnya proyek hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam agar Indonesia mampu mengurangi impor.
Dengan hilirisasi batu bara menjadi DME, diharapkan Indonesia mampu mengurangi penggunaan LPG yang setiap tahun harus diimpor dengan nilai impor mencapai Rp80 triliun.
Baca juga: Jokowi yakini strategi pemerintah wujudkan ekonomi hijau
“Kita memiliki bahan bakunya, raw material-nya (bahan mentah), yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk masak, api dari LPG untuk masak, sama saja,” ujarnya.
Presiden menjelaskan impor untuk LPG setiap tahun mencapai Rp80 triliun dari kebutuhan yang sebesar Rp100 triliun. Untuk bisa dikonsumsi masyarakat, pemerintah juga harus menyalurkan subsidi hingga Rp60-70 triliun.
“Apakah ini mau kita teruskan? impor terus?” ujarnya.
Baca juga: Vaksinasi di Indonesia tertinggi keempat di dunia
Karena itu, Presiden mendorong program hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu menggantikan bahan setengah jadi atau barang jadi yang diimpor dari luar negeri.
“Kalau ini dilakukan, ini saja, yang di Bukit Asam (PT. Bukit Asam Tbk) yang kerja sama dengan Pertamina (PT Pertamina Persero) dan Air Product (Air Products & Chemicals) ini, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp7 triliun,” jelas Presiden.
Jika impor dapat terus dikurangi, kata Presiden, maka neraca barang dan jasa yang terekam dalam neraca transaksi berjalan akan terus membaik. Karena itu, proyek hilirisasi batu bara ini diharapkan dapat mengurangi impor gas.
Baca juga: Jokowi: IKN baru tidak sekadar berisi kantor pemerintahan
Baca juga: Jokowi: Indonesia berhasil kendalikan pandemi namun tetap harus hati-hati
“Ini yang terus kita kejar. Selain bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena tidak impor, memperbaiki neraca transaksi berjalan kita juga karena tidak impor,” kata Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam "groundbreaking" proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan para pejabat serta dunia usaha terkait.
Baca juga: Upaya pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah siapkan Rp451 triliun
Baca juga: Jokowi beserta istri belanja produk UMKM di Mandalika
Baca juga: Jokowi perintahkan kasus proyek satelit Kemhan diusut tuntas
“Alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka waktu yang panjang belum bisa dimulai, hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME,” kata Presiden Jokowi di Muara Enim, Sumatera Selatan, sebagaimana diikuti secara daring, Senin.
Presiden mengatakan sudah berkali-kali dirinya menyampaikan pentingnya proyek hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam agar Indonesia mampu mengurangi impor.
Dengan hilirisasi batu bara menjadi DME, diharapkan Indonesia mampu mengurangi penggunaan LPG yang setiap tahun harus diimpor dengan nilai impor mencapai Rp80 triliun.
Baca juga: Jokowi yakini strategi pemerintah wujudkan ekonomi hijau
“Kita memiliki bahan bakunya, raw material-nya (bahan mentah), yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk masak, api dari LPG untuk masak, sama saja,” ujarnya.
Presiden menjelaskan impor untuk LPG setiap tahun mencapai Rp80 triliun dari kebutuhan yang sebesar Rp100 triliun. Untuk bisa dikonsumsi masyarakat, pemerintah juga harus menyalurkan subsidi hingga Rp60-70 triliun.
“Apakah ini mau kita teruskan? impor terus?” ujarnya.
Baca juga: Vaksinasi di Indonesia tertinggi keempat di dunia
Karena itu, Presiden mendorong program hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu menggantikan bahan setengah jadi atau barang jadi yang diimpor dari luar negeri.
“Kalau ini dilakukan, ini saja, yang di Bukit Asam (PT. Bukit Asam Tbk) yang kerja sama dengan Pertamina (PT Pertamina Persero) dan Air Product (Air Products & Chemicals) ini, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp7 triliun,” jelas Presiden.
Jika impor dapat terus dikurangi, kata Presiden, maka neraca barang dan jasa yang terekam dalam neraca transaksi berjalan akan terus membaik. Karena itu, proyek hilirisasi batu bara ini diharapkan dapat mengurangi impor gas.
Baca juga: Jokowi: IKN baru tidak sekadar berisi kantor pemerintahan
Baca juga: Jokowi: Indonesia berhasil kendalikan pandemi namun tetap harus hati-hati
“Ini yang terus kita kejar. Selain bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena tidak impor, memperbaiki neraca transaksi berjalan kita juga karena tidak impor,” kata Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam "groundbreaking" proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Muara Enim, antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan para pejabat serta dunia usaha terkait.
Baca juga: Upaya pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah siapkan Rp451 triliun
Baca juga: Jokowi beserta istri belanja produk UMKM di Mandalika
Baca juga: Jokowi perintahkan kasus proyek satelit Kemhan diusut tuntas