Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Arif M Norkim meminta nelayan tidak menggunakan bahan berbahaya saat menangkap ikan di sungai maupun danau.

"Karena pastinya hal itu akan membuat sungai dan danau kita menjadi tercemar, sehingga ekosistem yang ada di dalamnya ikut rusak," katanya di Palangka Raya, Rabu.

Untuk itu ia meminta pemerintah kota melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perairan, guna menjaga ketersediaan ikan dan menjamin keberlanjutan sektor perikanan di daerah tersebut.

Adanya pengawasan efektif akan mencegah praktik budi daya ikan tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya dan pencemaran lingkungan.

"Kalau sudah tercemar dan ekosistem rusak, warga pun jadi tidak bisa mencari ikan lagi. Bagaimana mau mencari pendapatan kalau seperti ini," ucapnya.


Baca juga: DPRD Palangka Raya minta orang tua tak biarkan anak kendarai sepeda motor

Arif juga meminta pemerintah melakukan pengawasan pada kualitas budi daya ikan untuk menjamin ikan yang beredar di pasaran aman dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan mayoritas warga di Palangka Raya gemar mengonsumsi ikan sehingga pengawasan ini penting dilakukan oleh pemerintah.

"Pengawasan yang baik dari Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi," ujarnya.

Arif berharap pemerintah kota dapat meningkatkan upaya pengawasan dan memberikan dukungan penuh kepada para pembudi daya ikan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pembudi daya ikan mengenai praktik budi daya yang baik dan ramah lingkungan.

"Dengan pengawasan yang ketat dan edukasi yang memadai, saya optimistis sektor perikanan budi daya di Palangka Raya dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat," demikian Arif.

Baca juga: Legislator Palangka Raya: Kepatuhan bayar PBB berdampak pada percepatan pembangunan

Baca juga: DPRD Palangka Raya minta pemerintah bekali generasi muda literasi digital

Baca juga: Fakultas Teknik UMPR dan Dinas ESDM Kalteng bahas kolaborasi strategis


Pewarta : Rajib Rizali
Editor : Muhammad Arif Hidayat
Copyright © ANTARA 2025