Sampit (ANTARA) - Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti penurunan target pendapatan pada rencana peraturan daerah (raperda) perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
Salah satunya Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kotim yang mencermati adanya penurunan pendapatan sebesar Rp62.922.947.000, yakni dari target Rp2.284.188.714.000 namun setelah perubahan menjadi Rp2.221.265.767.000.
“Fraksi Golkar mempertanyakan penyebab utama penurunan ini, apakah karena realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tidak sesuai atau karena estimasi awal yang terlalu optimis,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Sahid di Sampit, Senin.
Hal tersebut ia sampaikan pada rapat paripurna mengenai penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kotim tentang raperda perubahan APBD tahun anggaran 2025.
Abdul Sahid menjelaskan, jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan pada akhir pembahasan perubahan APBD 2024 lalu, yaitu Rp2,428 triliun, maka pendapatan pada 2025 ini justru mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu Rp206 miliar.
Menurut pihaknya, hal ini bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari kondisi fiskal yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya kenaikan belanja daerah sebesar Rp32.987.393.800, dari yang awalnya Rp2.352.307.199.900 namun setelah perubahan menjadi Rp2.385.294.593.700, di tengah tren penurunan pendapatan.
“Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah belanja tambahan itu benar-benar dialokasikan untuk kegiatan yang produktif dan mendesak. Lalu, sudahkan dilakukan kajian prioritas dan efisiensi secara menyeluruh sebelum memutuskan peningkatan tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Kotim sebut purna tugas ASN bukan akhir dari pengabdian
Ia melanjutkan, konsekuensi langsung dari ketidakseimbangan ini adalah lonjakan defisit anggaran, dari yang semula Rp68,1 miliar menjadi Rp164,03 miliar atau naik lebih dari 140 persen.
Bagi Fraksi Golkar, kondisi ini menjadi sinyal yang mengkhawatirkan dan menunjukkan adanya kelemahan dalam disiplin fiskal dan perencanaan anggaran.
“Fraksi Golkar menilai bahwa pola belanja yang tidak diiringi dengan kemampuan pendapatan yang realistis akan menimbulkan risiko fiskal jangka panjang, termasuk potensi keterlambatan pembangunan dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal,” pungkasnya.
Senada disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ariyandi menyebut bahwa struktur raperda perubahan APBD Kotim 2025 menunjukkan tantangan fiskal yang serius.
Menurutnya, gambaran pada raperda perubahan APBD yang disampaikan Bupati Kotim cukup mengkhawatirkan. Target pendapatan yang menurun, sedangkan asumsi belanja justru meningkat sehingga mengakibatkan pembengkakan defisit secara signifikan.
“Penurunan pendapatan ini menimbulkan pertanyaan yang mendasar dan perlu adanya analisa mendalam serta langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah daerah,” ucapnya.
Ariyandi juga meminta pemerintah daerah untuk menjabarkan sektor pendapatan mana saja yang mengalami penurunan paling drastis. Pihaknya juga menegaskan perlunya transparansi dari pihak eksekutif mengenai akar masalah penurunan pendapatan.
“Selain itu, kami juga mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan strategi jangka pendek untuk memitigasi penurunan pendapatan agar tidak berdampak lebih jauh pada pelayanan publik hingga akhir tahun anggaran,” demikian Ariyandi.
Baca juga: Program swasembaga pangan buka peluang usaha pertanian di Kotim
Baca juga: Fraksi Golkar Kotim: Optimalisasi PAD harus berlandaskan keadilan dan akuntabilitas
Baca juga: Bupati Kotim: Perlu kolaborasi hukum adat dan perda dalam penanganan sampah