Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Shalahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan resmi meluncurkan Program 100 Hari Kerja sebagai langkah awal mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, berpihak kepada rakyat, dan berorientasi pada pembangunan berkeadilan.
"Program ini dirancang secara terukur dan realistis untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di berbagai sektor, terutama infrastruktur, pendidikan, sosial dan ekonomi kerakyatan," kata Shalahuddin di Muara Teweh, Senin.
Menurut dia, 100 hari pertama ini menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah hadir dan bekerja nyata.
"Kami ingin memastikan seluruh jalan dan jembatan di wilayah Barito Utara berfungsi dengan baik, pendidikan mendapat perhatian serius, serta kesejahteraan sosial masyarakat meningkat," kata Shalahuddin.
Dia mengatakan, salah satu fokus utama dalam bidang infrastruktur, yakni percepatan penanganan ruas jalan dan jembatan agar seluruh akses transportasi dalam wilayah kabupaten dapat berfungsi secara optimal.
Pemerintah juga akan memberikan satu paket alat berat secara bertahap untuk menunjang peningkatan infrastruktur desa, sektor pertanian, perikanan, dan pembukaan lahan bagi kelompok tani.
"Di bidang pendidikan, akan dibentuk Tim Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan untuk merumuskan regulasi pemberian bantuan beasiswa bagi pelajar dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, sesuai ketentuan yang berlaku," kata Shalahuddin yang baru dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Felix S Tingan pada Jumat (10/10) oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
Untuk sektor perikanan dan pangan, menurut dia, program 100 hari mencakup pemberian bantuan benih atau bibit ikan, kolam terpal, dan pakan bagi pembudidaya, serta restocking ikan di perairan umum. Pemerintah juga akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Di bidang sosial, Pemkab Barito Utara menyalurkan bantuan sosial berupa paket permakanan kepada kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis.
Sementara itu, Dinas Pertanian diarahkan untuk mengintegrasikan Program Desa Mandiri ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), guna menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan di desa-desa.
"Untuk sektor perdagangan, pemerintah akan memastikan penerapan harga LPG 3 kilogram sesuai HET yang berlaku di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Utara," ujarnya.
Baca juga: Shalahuddin: RPJMD 2025--2029 momentum awal menata pembangunan Barito Utara
Di bidang komunikasi dan informatika, Diskominfosandi diberi tugas khusus mengatasi blank spot sinyal internet yang masih terjadi di sejumlah desa dari total 93 desa di Barito Utara.
Tak kalah penting, di bidang kesehatan, pemerintah daerah akan menghadirkan rumah singgah keluarga pasien di RSUD Muara Teweh, rumah tunggu kelahiran di setiap kecamatan, serta penyediaan makanan bagi dua pendamping pasien di RSUD. Selain itu, akan disubsidi biaya ambulans rujukan bagi pasien non-BPJS dan pasien umum yang membutuhkan.
Ia juga menambahkan, program ini merupakan wujud kerja nyata pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
"Kami ingin 100 hari pertama menjadi pondasi kuat menuju Barito Utara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera," tegas Shalahuddin.
Dengan diluncurkannya program 100 hari ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen menegakkan prinsip kerja cepat, transparan, dan berpihak pada rakyat dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Baca juga: Shalahuddin ajak ASN bekerja dengan semangat baru dan integritas
Baca juga: Shalahuddin ajak semua elemen masyarakat bersatu bangun daerah
Baca juga: Proses panjang telah dilalui, kini Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara resmi dilantik