Palangka Raya (ANTARA) - Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian dan menjaga stabilitas serta keamanan negara, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya telah sukses melaksanakan Operasi "Wirawaspada" Tahun 2026.
"Operasi penegakan hukum ini digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 07 hingga 09 April 2026," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya, Wijay Kumar di Palangka Raya, Senin.
Dia menerangkan, pelaksanaan operasi ini merujuk pada instruksi resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
"Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai upaya preventif yang terukur sekaligus langkah tegas penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Palangka Raya," katanya.
Dalam pelaksanaan di lapangan, tim pengawasan keimigrasian bergerak menyisir berbagai lokasi yang menjadi titik aktivitas warga negara asing (WNA). Target operasi meliputi penginapan atau hotel, rumah tempat tinggal orang asing, hingga perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Sesuai dengan pedoman pelaksanaan, kegiatan penyisiran ini dilakukan di masing-masing wilayah pada saat jam kerja dengan senantiasa memperhatikan kondisi stabilitas keamanan serta mitigasi risiko.
Guna memastikan profesionalisme dan legalitas tindakan di lapangan, seluruh petugas pengawasan yang diterjunkan telah dibekali dengan Surat Perintah Pengawasan Operasi "Wirawaspada".
Selain itu, para petugas juga diwajibkan mengenakan Seragam "Tactical" Biru dan memakai tanda pengenal pegawai yang sah selama kegiatan berlangsung.
Secara keseluruhan, operasi pengawasan di wilayah Palangka Raya berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Seluruh hasil kegiatan dan temuan operasi ini telah direkapitulasi dan dilaporkan kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pusat pada Jumat (10/04) lalu.
"Ke depannya, Kantor Imigrasi Palangka Raya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan, keimigrasian secara optimal serta bersinergi dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.