Jakarta (ANTARA
News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan tetap tidak akan memberi
suntikan modal kepada PT Pos Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis.
"Terserah saja mati ya mati, hidup ya hidup. Pemerintah tidak akan
memberi penyertaan modal negara (PMN) kepada Pos Indonesia," kata
Dahlan, di sela acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan
bank patungan antara Bank Mandiri, Pos Indonesia dan Taspen, di
Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.
Dahlan mengakui, saat ini Pos Indonesia sedang kesulitan dalam mengembangkan bisnis karena terbentur kepada pembiayaan.
"Saya tidak mau tahu. Dirut Pos (I Ketut Mardjana) kan dibayar
mahal untuk jabatannya. Jadi bagaimana caranya, ya harus memutar otak
dan kreatif," kata Dahlan.
Pada kesempatan itu, mantan Direktur Utama PLN ini menjelaskan,
pemerintah sudah memutuskan tidak memberikan pendanaan untuk BUMN
kecuali perusahaan strategis bagi negara.
Diketahui, pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pos
tahun 2013 menganggarkan sekitar Rp873 miliar untuk belanja modal (capital expenditure/capex).
Sebanyak Rp580 miliar digunakan untuk investasi anak perusahaan,
Rp10 miliar untuk investasi properti, untuk investasi aset tetap Rp245
miliar, dan investasi aset tak berwujud Rp37 miliar.
Awalnya untuk memenuhi capex tersebut, Pos Indonesia merencanakan
melakukan penawaran saham kepada publik (IPO) pada tahun 2013, namun
Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham tidak mengizinkan
perusahaan itu untuk "go public".
"Pos Indonesia tidak jadi IPO terima saja karena memang nasibnya
sudah begitu. Tetapi saya yakin Pak Ketut banyak akal sehingga tidak
putus asa dan tidak ngomel," ujar Dahlan.
Ia menambahkan, salah satu ide yang cemerlang Pos keluar dari
kesulitan pembiayaan adalah kerja sama pembentukan bank patungan dengan
Mandiri dan Taspen.
Aliansi ini merupakan jalan keluar bagi Pos Indonesia termasuk Taspen.
"Bagi Pos Indonesia masuk ke bisnis perbankan merupakan pemikiran
yang luar biasa. Bagi Mandiri kerja sama ini menjadi bagian dari upaya
memperluas jaringan, sedangkan Taspen dapat menghilangkan berbagai
kendala keuangan yang dihadapi di masa lalu," kata Dahlan.
Dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia Pos Indonesia sangat
memadai karena memiliki jaringan Kantor Pos di 24.000 titik layanan,
3.746 Kantor Pos On-line dan 11.835 agen pos.
Sementara itu Bank Mandiri memiliki 28.518 karyawan dengan 1.733
kantor cabang dan 7 kantor cabang/perwakilan perusahaan di luar negeri.
Layanan distribusi Mandiri dilengkapi jaringan ATM sebanyak 31.139 ATM, jaringan electronic dara capture (EDC) sebanyak 143.384 unit, serta electronic channels yang meliputi internet banking, SMS Banking dan call center.
Adapun PT Taspen memiliki peserta program Tunjangan Hari Tua (THT)
dan Program Pensiun yang jumlahnya mencapai 6.848.725 orang.
(R017)
Dahlan: Pos Indonesia "mati ya mati saja"
Pemerintah tidak akan memberi penyertaan modal negara (PMN) kepada Pos Indonesia.