Jakarta (ANTARA
News) - Kekuatan fiskal Provinsi Riau bisa dimekarkan dari 12
kabupaten/kota menjadi 20 kabupaten/kota, kata anggota DPR RI yang juga
calon gubernur Riau, Lukman Edy.
"Kekuatan fiksal Provinsi Riau
itu kuat sehingga memungkinkan secara progresif melakukan pemerataan
pembangunan dengan pemekaran wilayah," kata Lukman di Gedung MPR/DPR/DPD
RI, Jakarta, Senin.
Dia menilau pemekaran ini demi mempersempit
kesenjangan pembangunan, terutama mengatasi pendapatan kota dan desa,
yang dinilainya masih tinggi. "Tingkat pendapatan antara kota dan desa
terlalu lebar dan pembangunan masih terpusat dikota-kota," kata Lukman.
Ia
menilai pemekaran mutlak dilakukan di provinsi penghasil minyak bumi
terbesar itu karena kabupaten-kabupaten terlalu luas sehingga pelayanan
kepada masyarakat tidak maksimal karena karena membutuhkan waktu lama
untuk mencapai ibukota kabupaten.
"Saya yakin, dengan pemekaran di Riau akan mempercepat pemerataan pembangunan," kata Lukman Edy.
Mantan
Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu menilai pemekaran
Riau sudah sejalan dengan keinginan masyarakat Riau, bahkan tokoh-tokoh
masyarakat Riau sudah mempelajari dan membuat kajian ilmiah serta sudah
disampaikan kepada DPR RI, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Riau.
Mantan Sekretaris Jenderal PKB itu berjanji melakukan pendekatan kepada DPR RI terkait rencana pemekaran wilayah tersebut.
Adapun
wilayah yang akan dimekarkan adalah Kabupaten Indragiri Hilir,
Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kabupaten Bengkali, Pakanbaru dan
Kabupaten Kampar, demikian Lukman.
Berita Terkait
Pemprov Kalteng laksanakan delapan langkah preventif dan edukatif berantas korupsi
Selasa, 23 April 2024 15:21 Wib
Edy Pratowo: Sudah enam kali pemilu
Senin, 22 April 2024 12:01 Wib
Wagub Kalteng: Kehadiran perda beri kepastian perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas
Senin, 22 April 2024 11:20 Wib
Pemprov Kalteng laksanakan mudik gratis, beri keamanan dan kenyamanan masyarakat
Minggu, 7 April 2024 13:12 Wib
Wagub Kalteng pimpin panen raya di kawasan Food Estate Pulang Pisau
Senin, 1 April 2024 17:09 Wib
DPRD Kalteng terima LKPj Gubernur tahun anggaran 2023
Senin, 25 Maret 2024 14:46 Wib
Kementerian Pertanian alokasikan 81 ribu hektare optimalisasi lahan rawa di Kalteng
Sabtu, 16 Maret 2024 18:57 Wib
Wagub paparkan kesiapan Kalteng mengantisipasi karhutla kepada Menko Polhukam
Kamis, 14 Maret 2024 14:11 Wib