Keita, yang berbicara sehari setelah mahkamah konstitusi mengukuhkan kemenangannya dalam pemilu presiden lanjutan pada 11 Agustus, menyatakan, ia akan memulihkan tatanan hukum dan membangun kembali lembaga-lembaga negara yang hancur akibat perang di Mali.
"Saya akan menjadi presiden rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional diperlukan untuk menghadapi tuntutan sah rakyat kita," katanya pada jumpa pers di markas kampanyenya di Bamako, ibu kota Mali.
Keita (68), seorang mantan perdana menteri, akan mulai bertugas sebagai presiden pada 4 September dan memimpin negara Afrika Barat itu keluar dari krisis politik 17 bulan yang disulut oleh kudeta militer.
"Tugas pertama saya setelah 4 September adalah menyatukan semua orang Mali -- semua orang Mali tanpa kecuali -- pada gagasan perdamaian dan toleransi. Kita akan menjadi negara demokrasi yang damai," katanya.
Ia menyebut sasaran-sasaran mendesak adalah "pembangunan kembali tatanan hukum, pemulihan militer, pendidikan, perang melawan korupsi, dan pembangunan sosial serta ekonomi".
"Ini adalah awal dari sebuah era baru, yang penuh dengan janji, dan sebuah tantangan baru bagi Mali," kata Keita kepada media.
Pemilihan umum presiden itu dianggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan stabilitas negara Afrika Barat yang dilanda perang itu.
Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.
Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.
Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaida di Maghribi Islam (AQIM), menguasai kawasan Mali utara, yang luasnya lebih besar daripada Prancis, sejak April tahun lalu sebelum mereka diusir oleh pasukan pimpinan Prancis pada tahun ini.
Pemberontak suku pada pertengahan Januari 2012 meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang baru kembali dari Libya. Namun, perjuangan mereka kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok muslim garis keras.
Kudeta pasukan yang tidak puas pada Maret 2012 dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara, namun hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja.
Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara.
Prancis akan mengurangi pasukannya yang berjumlah 4.500 orang menjadi 1.000, dan resolusi PBB mengizinkan Prancis "menggunakan segala cara yang diperlukan" untuk campur tangan ketika pasukan PBB "berada dalam ancaman serius dan segera".
Pasukan Afrika barat di Mali membentuk kekuatan inti dari Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB, yang dikenal dengan singkatan Prancis MINUSMA. Pasukan PBB yang berkekuatan 12.000 orang itu menggantikan pasukan Afrika pimpinan Prancis pada Juli, demikian AFP.
(M014)
