Muara Teweh, 7/9 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bertekad untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang akuntabel mulai tahun depan.
"Untuk itu, dengan sisa waktu lebih kurang empat bulan di tahun 2013 ini akan diadakan lagi langkah-langkah konkret dan mendasar menyangkut pengelolaan aset daerah dan pengelolaan piutang," kata Wakil Bupati Barito Utara (Barut), Oemar Zaki Hebanoeddin di Muara Teweh, Sabtu.
Menurut Oemar Zaki, selain itu juga pihaknya membuat rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Utara sesuai rekomendasi badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2012.
Untuk itu dengan rasa toleransi yang tinggi dari pihak DPRD atas tingkat pencapaian penilaian yang dicapai masih belum memenuhi harapan.
"Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Dan telah kita dengarkan bersama-sama, bahwa semua fraksi pendukung dewan yang pada intinya menyetujui raperda pelaksanaan APND tahun 2012 menjadi peraturan daerah," kata Oemar Zaki.
Wakil Bupati Barito Utara itu mengatakan apa yang telah diperbuat yang tentunya untuk memenuhi proses tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerangka penyelenggaraan pemeritahan yang berdampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.
Menyingkapi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin berat dan kompleks, diperlukan kerja keras, kesamaan visi, misi dan kerjasama eksekutif dan legislatif yang berkesinambungan serta bersinergi.
"Dalam keadaan demikian, kita harus tetap optimis bahwa dengan semangat kebersamaan kita dapat berbuat lebih baik untuk Barito Utara dimasa yang akan datang. Perlu dipahami bahwa tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat, terutama keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan hidup," jelasnya.
Oemar Zaki menambahkan perlu disikapi dengan baik dan bijak, mengingat semuanya merupakan tugas dan tanggungjawab bersama untuk memenuhinya, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak termasuk pejabat pada berbagai tingkatan, yang perlu dibuktikan kinerja dan hasilnya secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dengan diterima dan disetujuinya rencangan peratutan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 ini berarti kita telah melalui satu tahapan penting pemerintahan dengan melaksanakan salah satu kewajiban pemerintah daerah yaitu menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," kata dia.
(T.K009/B/Z002/Z002)
