Warga Miskin Kota Ingin Presiden Dengan Tiga Sifat Ini

id Warga Miskin Kota Ingin Presiden Dengan Tiga Sifat Ini,

pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mau mendengarkan dan peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat"
Jakarta (ANTARA Newsa) - Hasil riset The Indonesian Institute mengenai jaminan sosial menyebutkan masyarakat miskin kota menginginkan sosok presiden yang jujur, tegas, dan merakyat, khususnya dalam memperluas akses jaminan sosial kepada masyarakat.

"Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat miskin kota, sosok presiden yang jujur, tegas dan merakyat diharapkan oleh responden," kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, kriteria jujur menjadi penting bagi masyarakat karena perlu sosok pemimpin sebagai teladan untuk menjalankan pemerintahan bebas dari korupsi. Kriteria tegas dari seorang pemimpin menurut dia, karena ketegasan dibutuhkan untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan.

"Kriteria merakyat, pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mau mendengarkan dan peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat," ujarnya.

Menurut dia, kriteria-kriteria pemimpin itu yang diinginkan rakyat untuk melanjutkan kebijakan jaminan sosial, memperluas dan mempermudah aksesnya kepada semua lapisan masyarakat.

Khususnya, menurut Anto, masyarakat miskin mendapat kemudahan dalam mengakses program-program jaminan sosial ini.

Selain itu dia menjelaskan dalam riset itu disebutkan rekomendasi yang diharapkan menjadi masukan kepada Presiden Indonesia periode 2014-2019 nanti, khususnya dalam jaminan sosial kepada masyarakat.

"Sosialisasi harusnya sudah dilakukan dengan masif, menyeluruh dan rinci sebelum Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini diimplementasikan. Pihak BPJS adalah pihak yang bertanggung jawab atas sosialisasi JKN ini," katanya.

Kedua, penguatan birokrasi dilakukan dengan meningkatkan kompetensi aparatur di lapangan yang bisa dimulai dari BPJS sebagai badan pelaksana hingga pelaksana tingkat kelurahan, kecamatan, dan rumah sakit yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Ketiga, optimalisasi e-Government guna meningkatkan partisipasi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas," katanya.

Selain itu rekomendasi keempat, perlu ada proses monitoring komprehensif dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dan terakhi, perlu ada mekanisme khusus agar masyarakat luas bisa mengontrol dan mengamati aliran dana publik hasil kumpulan iuran jaminan sosial.

Riset tersebut bersifat deskriptif analitis dengan lokasi di DKI Jakarta berbagai macam pertimbangan antara lain wilayah yang laju pertumbuhan ekonominya terbesar di Indonesia.

Riset itu dilakukan dari April hingga Juni 2014 dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan berjumlah 18 orang terdiri dari tiga orang representasi masyarakat miskin di setiap kotamadya di Jakarta dan tiga orang ahli.

Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dan validasi data berupa peer review.

Pilpres 2014 diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB, sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla didukung PDI Perjuangan, PKB, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, dan PKP Indonesia.