Serbia Tuduh Uni Eropa Dukung Media Anti-Pemerintah

Beograd (ANTARA News) - Perdana menteri Serbia, Sabtu malam, menuduh para pejabat Uni Eropa merancang satu kampanye menentang pemerintah setelah satu organisasi media kawasan itu menyiarkan satu artikel mengeritik pembangunan satu tambang batu bara penting.

Sengketa itu terjadi setelah Jaringan Pelaporan Investigatif Balkan (BIRN) yang bermarkas di Sarajevo melaporkan awal pekan ini bahwa perusahaan Elektroprivreda Srbije (EPS) milik negara yang memiliki monopoli listrik menyewa konsorsium lokal yang tidak berpengalaman untuk mengerjakan pembangunan tambang batu bara Tamnava, dengan menaikkan biaya.

Sejumlah 51 orang tewas akibat banjir di Serbia Mei lalu menyebabkan kerugian materi lebih dari 1,5 juta euro termasuk banjir di tambang Tamnava yang memasok batu bara ke pusat listrik TENT yang merupakan separuh dari kebutuhan tenaga energi negara itu.

Dalam satu jumpa wartawan Sabtu, Perdana Menteri Aleksandar Vucic menuduh Uni Eropa dan Michael Davenport, ketua missi Uni Eropa untuk Serbia, membiayai organisasi- organisasi media termasuk BIRN untuk memfitnah pemerintah.

Dalam satu pernyataan, Maja Kocijancic,juru bicara Komisi Eropa mengatakan ia terkejut dengan pernyataan-pernyataan Vucic itu. "Kritik media perlu untuk menjamin tanggung jawab yang layak dari pemerintah-pemerintah yang terpilih," katanya.

Kocijancic juga mengatakan Uni Eropa mengharapkan pihak berwenang Serbia akan menjamin lingkungan yang akan mendukung kebebasan pendapat dan media.

Juni tahun lalu, Vucic juga bentrok dengan Organisasi bagi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) menuduhnya bungkam setelah mengecam pemerintahnya berusaha melawan kecaman online atas penanganan banjir.

Pada Sabtu malam, Vucic juga menuduh Kocijancic membungkam dia.

Vucic adalah mantan ultranasionalis yang menjadi menteri informasi dalam pemerintah orang kuat (almarhum) Slobodan Milosevic akhir tahun 1990-an. Ia kemudian mengubah kebijakan dan mendukung usaha Serbia untuk menjadi anggota Uni Eropa, demikian Reuters.