Jakarta (ANTARA News) - Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon
mempertanyakan peran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada
pemerintahan Jokowi-JK dalam merekomendasikan solusi atas persoalan KPK
dan Polri.
"Ketika Presiden ingin menyelesaikan masalah KPK dan Polri yang dipanggil Wantimpres dong. Artinya ring
dalam dong dimanfaatkan, tetapi ini malah dipanggil orang di luar
sistem (tim independen)," kata Effendi dalam sebuah diskusi di Jakarta,
Senin.
Menurut Effendi, seharusnya Presiden Jokowi mengajak bicara
orang-orang dalam sistem pemerintahannya dan jika Presiden lebih meminta
bantuan orang-orang di luar sistem untuk menjaring rekomendasi, maka
posisi Wantimpres hanya menjadi stempel.
"Wantimpres jangan hanya menjadi stempel. Oleh karena itu,
tempatkan orang-orang yang punya kapabilitas sesuai dengan bidangnya.
Jangan ambivalen, paradoks, ketika alami suatu masalah, perangkat
kepresidenan jadi tidak berdaya," ujar dia.
Effendi juga mengkritik Sekretaris Kabinet Jokowi Andi Widjajanto yang dinilainya masih "kemarin sore".
Ia menilai level pengalaman Andi masih prematur dan berupaya mengatur Presiden yang disebut Effendi juga prematur.
Menurut Effendi, langkah Jokowi membentuk tim independen justru
memperkeruh karut-marut politik dan menurunkan kepercayaan publik.
"Ngapain panggil orang-orang untuk selesaikan persoalan
internal negara, ini bikin karut-marut, akhirnya kepercayaan rakyat
rendah. Saya sebagai outsourcing partai menganggap kok begini mengelola negara," kata dia.
Effendi mengingatkan kalau tidak segera dievaluasi, bukan tidak mungkin 100 hari ke depan akan ada presiden baru.
"Harus evaluasi, apalagi JK saya lihat pasif. Bisa saja 100 hari
berikutnya kita sudah bicara tentang presiden baru karena teman-teman di
seberang lautan sana bukan berarti diam saja, mereka sedang menunggu
memonitor," ujar dia.
Ia menilai bisa kembali terjadi peristiwa yang dulu pernah
melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena politikus KMP
tidak akan tahan tanpa kekuasaan.
Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mencegah kriminalisasi dalam KPK dan Polri.
Berita Terkait
Pemkab Kotim menang gugatan tanah Pasar Bina Karya
Selasa, 30 Mei 2023 16:35 Wib
Jenazah Sertu Robertus Simbolon korban penembakan KKB dievakuasi ke Timika
Senin, 10 April 2023 17:11 Wib
Lulusan Taruni Akmil ini sebut sosok orang tua kunci keberhasilannya
Senin, 2 Agustus 2021 19:33 Wib
9 Anggota DPRD Sumut Dipanggil KPK
Senin, 9 November 2015 12:40 Wib
"Saya Kasihan Dengan Jokowi"
Senin, 26 Januari 2015 16:07 Wib
Jokowi kelelahan, batal jadi jurkam di Medan
Sabtu, 23 Februari 2013 14:19 Wib