Bersatu Kunci Kalteng Lepas Dari Bencana Oleh Jaya Wirawana Manurung

id Bersatu Kunci Kalteng Lepas Dari Bencana Oleh Jaya Wirawana Manurung

Bersatu Kunci Kalteng Lepas Dari Bencana Oleh Jaya Wirawana Manurung

Jaya Wirawana Manurung

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Jika manusia berhak angkuh, maka alam pun berhak murka. Keangkuhan tak hanya membuat alam murka, tapi satunya gerakan yang solid juga sulit terwujud.

Padahal, bersatu merupakan kunci melepas jeratan bencana yang terus melanda Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal ini disampaikan Hamdani, Anggota DPR RI menyoroti bencana alam yang seakan tiada henti dan seolah bagian yang "mustahil"dilepaskan provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" itu.

Legislator asal Kalteng itu bahkan menganggap bencana alam telah bersahabat dengan musim kemarau maupun musim hujan. Kehadiran musim kemarau selalu diikuti dengan bencana kabut asap, pun begitu dengan musim hujan selalu diikuti banjir. Itu terjadi setiap tahun.

"Tak percaya, lihatlah pemberitaan di media lokal maupun nasional beberapa tahun terakhir ini. Tak percaya juga, tanyakan langsung kepada Pemerintah dan masyarakat Kalteng. Ini fakta," kata Hamdani di Palangka Raya, Rabu.

Jika dua bencana itu menghampiri provinsi seluas 15,79 juta hektar ini, maka yang terjadi adalah responsive. Respon positifnya semua bergandengan menanggulanginya. Sedangkan respon negatifnya, saling menyalahkan.

Masyarakat menyalahkan pejabat pemerintah karena tidak serius menanggulangi bencana tersebut dan lebih responsive tanpa memikirkan solusi permanen. Pejabat Pemerintah tak mau kalah, masyarakat disalahkan karena tidak patuh akan aturan, acuh dan lebih mementikan dirinya sendiri.

"Lihatlah keangkuhan kita. Merasa paling benar. Tak ingin disalahkan, tapi menyalahkan. Pemerintah dan masyarakat seolah dua bagian yang terpisah. Kalteng butuh semua jika ingin terlepas dari jeratan bencana," kata Hamdani.



Bencana Kalteng

Pada 6 Oktober 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng merilis kondisi udara di provinsi setempat sangat tidak sehat atau berbahaya akibat pekatnya kabut asap.

Mochtar, saat menjabat Kepala BPBD Kalteng mengatakan kondisi udara tersebut berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) per 5 Oktober 2014 yang menunjukkan angka mencapai 281.

"Kabut asap memang sedang pekat dan berbahaya bagi pernafasan. Kami menghimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus keluar, gunakan masker," katanya.

Mochtar mengatakan kemarau panjang yang terjadi awal November 2014 membuat ribuan lahan terbakar, bahkan Kalteng harus memberlakukan status tanggap darurat asap karena semakin berbahanya bencana ini.

Dia mengatakan pekatnya kabut asap akibat banyaknya lahan terbakar membuat 24.287 warga Kalteng menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat pekatnya kabut asap.

"Status tanggap darurat kabut asap juga sampai kami perpanjang dari dua minggu menjadi satu bulan penuh. Tapi memang kebakaran lahan masih terus terjadi," kata mantan Kepala BPBD itu.

Kepala BPBD Kalteng Brigong Tom Moenandaz, Senin (16/2/2015), mengatakan banjir rawan terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota sehingga perlu diwaspadai semua pihak.

"Pemerintah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau serta Barito Utara dan Kotawaringin Timur telah melaporkan terjadi banjir di beberapa titik di wilayah setempat," katanya.

Tidak hanya itu, kata Brigong, beberapa Kabupaten di Kalteng, yakni Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas dan Kapuas juga terancam terkena banjir.

Akibat kondisi tersebut, 16 orang warga komplek Mendawai kota Palangka Raya terpaksa dibawa ke rumah sakit Yasmin untuk diopname karena menderita penyakit muntaber, asam lambung, mengalami luka-luka dan berbagai penyakit lainnya.

"Kami melihat kondisi banjir di Kalteng semakin mengkhawatirkan, sehingga perlu dijadikan status tanggap darurat banjir. BPBD Kalteng sudah mengusulkan kepada Gubernur Agustin Teras Narang agar disetujui," katanya.



Jujur melihat masalah

Hamdani Anggota DPR RI dari Partai Nasdem mengajak pejabat pemerintah dan masyarakat Kalteng melihat permasalahan bencana kabut asap maupun banjir secara jujur, terbuka dan menyusun rencana serta bergerak bersama-sama.

Pejabat pemerintah dan masyarakat harus berani berbicara jujur akan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Sebab, kebersihan hati dan pikiran lah berbagai rencana menanggulangi bencana kabut asap maupun banjir dapat terwujud.

"Jika permasalahan selanjutnya adalah minim anggaran, mari pejabat pemerintah dan masyarakat Kalteng satukan suara dan berteriaklah agar didengar penguasa dana terbanyak Negara ini," kata Hamdani.

Mantan Anggota DPD RI periode 2009-2014 asal Kalteng itu meyakini berbagai konsep mengantisipasi agar bencana kabut asap dan banjir telah ada di kalangan pejabat maupun masyarakat.

Dia mengatakan kedua bencana itu bukan hal baru bagi Provinsi yang juga berjuluk "Bumi Pancasila" ini. Berbagai rapat koordinasi ataupun dengar pendapat dengan para ahli telah dilakukan. Nyaris setiap tahun dilakukan.

"Permasalahannya bukan lagi langkah-langkah apa yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat mengatasi bencana ini. Bukan itu lagi. Kita sudah jujur tidak melihat masalah bencana ini. Itu masalahnya," demikian Hamdani.



(T.KR-JWM/B/H-KWR/H-KWR)