Apdesi Ingatkan Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

id Dana Desa

Sampit (Antara Kalteng) - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengingatkan seluruh kepala desa tentang pentingnya mengelola dana desa secara transparan agar tidak menimbulkan masalah.

"Harus transparan karena ngeri juga kalau sampai bermasalah. Yang memeriksa itu bukan cuma Inspektorat, tetapi juga BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Kalau macam-macam, bisa berurusan dengan hukum," kata Ketua Apdesi Kotawaringin Timur Rusdiansyah di Sampit, Selasa.

Mulai tahun ini, anggaran seluruh desa di daerah setempat melonjak tajam. Setiap desa mendapat kucuran dana antara Rp700 juta hingga Rp900 juta, naik cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Ditingkatkannya anggaran desa tentu harus dibarengi dengan pengelolaan yang tepat, efisian, dan sesuai aturan agar membawa manfaat besar bagi masyarakat.

Untuk itu, katanya, perlu pemahaman yang baik para kepala desa agar tidak sampai terjadi pelanggaran aturan.

Ia mengaku tidak sedikit kepala desa yang minta masukan dari Apdesi terkait dengan pengelolaan dana desa. Apdesi hanya memberikan gambaran agar apa yang dilakukan pemerintah desa tidak melanggar aturan, namun Apdesi tidak ikut campur lebih jauh terkait masalah teknis.

"Kalau desa di kota rata-rata sudah tahu. Yang urgen itu nanti di pelaksanakan. Makanya kami menyarankan, tidak ada kegiatan yang dipaksakan kalau tidak boleh," kata Rusdiansyah.

Pihaknya bersyukur ada pendampingan dilakukan pemerintah untuk membantu kepala desa dalam mengawal pengelolaan anggaran desa.

Belum lama ini, Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kotawaringin Timur melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan terkait cara pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang benar, dengan harapan tersebut agar dapat mencegah tingginya pelanggaran aturan.

Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi mengaku bersyukur kini anggaran desa jauh meningkat. Peningkatan anggaran itu diharapkan berdampak positif pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya sepakat bahwa pembangunan harus kita mulai dari desa. Kami mengupayakan terus menaikkan dana desa," kata Supian.

Dia meminta instansi terkait terus memantau penggunaan anggaran di 168 desa di Kotawaringin Timur.

"Pengawasan sangat penting untuk mencegah adanya kepala desa yang sampai terjerat hukum karena ketidaktahuan maupun kekeliruan," katanya.



(T.KR-NJI/B/M029/M029)

Pewarta :
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Komentar