Referendum Amandemen UUD 1945 Masalah Substantif

id Referendum Amandemen UUD 1945 Masalah Substantif

Undang-undang Dasar 1945 adalah `roh` bangsa. Jadi rekomendasi referendum untuk amandemen UUD 1945 adalah masalah yang sangat substantif,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan isi pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Indonesia Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin tentang referendum amandemen UUD 1945 adalah masalah yang mendasar atau substantif.

"Undang-undang Dasar 1945 adalah roh bangsa. Jadi rekomendasi referendum untuk amandemen UUD 1945 adalah masalah yang sangat substantif," ujar Khofifah setelah acara puncak peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2015 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa.

Khofifah mengakui bahwa amandemen UUD 1945, yang dimulai pada tahun 1999, dilakukan oleh sedikit orang dalam waktu yang relatif singkat, namun bisa mengubah hampir 80 persen isi undang-undang dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu. Menurut dia, hal ini hampir tidak pernah terjadi di negara-negara lain.

"Di Australia, contohnya, untuk mengubah satu ayat saja, pemerintah harus mengadakan referendum di semua negara bagian, di mana kalau ada satu yang tidak setuju maka tidak akan jadi dilakukan. Di Amerika Serikat, pengubahan ayat harus dilakukan setelah ada debat publik selama dua tahun," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan periode 1999-2001 ini.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Veteran Nasional di JCC, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Indonesia Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin mengatakan seharusnya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui referendum (pemungutan suara), sehingga bukan hasil musyawarah segelintir orang.

"Perubahan UUD 1945 tidak bisa dilakukan di ruangan tertutup, tetapi harus persetujuan rakyat, melalui sebuah referendum nasional untuk amandemen UUD 1945," ujar Rais Abin.

Rais melanjutkan para veteran menyesalkan sikap pemerintah yang pada tahun 1999 mulai melakukan perombakan UUD 1945, yang merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa.

"Kami tidak meragukan itikad baik amandemen, tapi UUD 1945 yang asli adalah ciptaan agung pendiri bangsa yang harus dihormati," kata Panglima pasukan perdamaian PBB United Nations Emergency Forces (UNEF) II pada tahun 1976-1979 yang bertugas menjaga perdamaian antara Mesir dan Israel ini.

UUD 1945 sendiri mulai mengalami perubahan pasca masa reformasi tepatnya pada Oktober 1999, ditetapkan pada Sidang Umum MPR.

Setelah itu, UUD 1945 kembali diubah pada Agustus 2000, November 2001 dan Agustus 2002. Dalam jangka tiga tahun tersebut, amandemen ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR.

Hari Veteran Nasional sendiri jatuh setiap tanggal 10 Agustus. Pada tahun 2015, acara peringatan diadakan selama dua hari yaitu 10-11 Agustus 2015 dan dimeriahkan oleh acara kirab, pagelaran drama peperangan mempertahankan kemerdekaan dan puncaknya diadakan di Jakarta Convention Center.

Acara puncak itu dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara dan tokoh seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dan Ketua Umum Partai Hanura Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Pewarta :
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2015

Komentar