Jumlah itu belum termasuk 150 ASN eselon III dan IV Pemprov yang akan memasuki pensiun di tahun 2016, kata Agustina didampingi Kasubbid Formasi, Seleksi dan Kader BKD Kalteng Yobi Sandra di Palangka Raya, Jumat.
"Sementara ini kekurangan ASN itu ditutupi tenaga kontrak dan honorer honorer. Pemerintah Pusat kan membuat kebijakan menghentikan perekrutan ANS untuk tahun 2015," tambahnya.
Berdasarkan data BKD Kalteng, kekurangan pegawai tersebut terbanyak di bidang pengelolaan keuangan maupun Informatika dan Teknologi (IT) yang merata di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Kalteng.
Agustina mengatakan untuk tenaga kesehatan di lingkungan pemprov Kalteng, tidak terlalu banyak dan hanya memerlukan ASN yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalawa Atei karena baru dibentuk.
"Kalau tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota yang masih banyak diperlukan, itu bukan wewenang Pemprov. Kabupaten/Kota yang mengusulkan ke Pemprov Kalteng agar diajukan ke Pusat. Itu mekanismenya," kata dia.
Begitu juga dengan kebutuhan pegawai dibidang teknis, yang dicari dinilai tidak terlalu banyak.
Kepala BKD Kalteng mengatakan walau Pemprov maupun kabupaten/Kota se-Kalteng masih kekurangan ASN dan di tahun 2016 akan banyak yang pensiun, namun sampai saat ini ada mendapat informasi penerimaan calon ASN.
Dia mengatakan Pemprov Kalteng setiap tahun selalu mengajukan ususlan pegawai ke Pemerintah Pusat, sesuai dengan analisa jabatan (Anjab), analisa beban kerja (ABK) dan juga kemampuan pembiayaan daerah.
"Kita kan menunggu kebijakan Pemerintah Pusat. Kalau Pusat membuka perekrutan ASN, ya kita usulkan kekurangan tersebut. Tapi, informasinya sampai sekarang belum ada," demikian Agustina.
