Legislator Barut Minta Pemerintah Bangun Listrik Pedesaan

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah Surianor meminta pemerintah daerah membangun listrik perdesaan di sejumlah desa yang selama ini belum menikmati listrik dari PLN.

"Masyarakat yang berada di pedesaan mengharapkan pemerintah mendirikan tiang-tiang listrik PLN di wilayah mereka sebagai jaringan untuk pemenuhan kebutuhan warga," katanya di Muara Teweg, Rabu.

Menurut dia, harapan ini tentu saja sangat masuk akal karena keberadaan tiang listrik sebagai jaringan penghubung merupakan salah satu percepatan penerangan di desa-desa yang belum terjamah PLN.

Apalagi rencananya Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Blok Bangkanai yang berada di Kecamatan Lahei akan beroperasi.

"Jadi wajar desa-desa yang berada di kawasan PLTMG tersebut mendapat aliran listrik guna mencegah kecemburuan sosial," kata Surianor yang juga politisi dari Partai Demokrat itu.

Sebelumnya pemerintah Barut mengusulkan pembangunan jaringan listrik ke sejumlah desa di sekitar kawasan pembangkit listrik tenaga mesin gas blok Bangkanai dan gardu induk di Kecamatan Lahei.

"Usulan ini dimaksudkan untuk tidak menjadi kecemburuan di masyarakat sekitar PLTMG atau disebut kawasan ring satu," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara, Aswadin Noor.

Menurut Aswadin Noor, saat ini pihak konsultan sedang membuat perencanaan untuk membuat peta dan rencana anggaran biaya pembangunan jaringan listrik pedesaan itu.

Pemkab Barut, hanya melakukan perencanaan untuk membuat peta dan RAB pembangunan jaringan listrik melalui APBD perubahan 2015 yakni untuk Desa Karendan, Muara Inu dan Muara Pari Kecamatan Lahei dan Desa Datai Nirui Kecamatan Teweh Tengah.

"Untuk pembangunan jaringan listrik tersebut diusulkan PT PLN Cabang Kuala Kapuas dan Satuan Kerja Listrik Pedesaan (Satkerlisdes) di Palangka Raya," katanya didampingi Kepala Seksi Listrik, Suriadi Musa.

Pemerintah daerah hanya membuat perencanaan, sedangkan yang membangun jaringan listrik adalah PLN atau Satkerlisdes, karena dana pembangunan jaringan itu diperkirakan miliaran rupiah.

Dana pemasangan jaringan listrik satu kilometer sirkuit (KMS) atau sekitar 20 tiang antara Rp350 juta-Rp450 juta, sementara jarak sejumlah desa yang akan dibangun jaringan listrik relatif jauh dari lokasi gardu induk.



Butuh dana besar

Pembangunan jaringan listrik pedesaan itu membutuhkan dana yang cukup besar sementara dana APBD kabupaten sangat terbatas dan yang membangun hanya bisa dilakukan PLN dan Saatkerlisdes.

"Rencananya jaringan listrik pedesaan itu melalui gardu induk dengan daya 150 kilovolt di Desa Mukut dan trafo 20 KV di sekitar PLTMG Desa Karendan," katanya.

Dia mengatakan, dalam APBD tahun 2016 juga telah dialokasikan dana perencanaan pembangunan jaringan listrik tersebut, namun belum diketahui desa mana saja yang akan diusulkan kepada PLN.

Selain pemkab Barito Utara yang melakukan perencanaan, juga dlakukan PT PLN sekaligus membangun jaringan tahun depan yakni Desa Mukut dan Muara Bakah Kecamatan Lahei dan Desa Sei Rahayu Kecamatan Teweh Tengah.

"Jadi, jangan sampai pada saat listrik dari PLTGM Bangkanai ini beroperasi, desa-desa sekitarnya tetap gelap gulita. Apabila hal itu terjadi, maka akan berdampak pada kecemburuan sosial di masyarakat," katanya.