"Memang ada pemikiran seperti itu. Jadi arahnya sepertinya Ketua Umum dikendalikan Dewan Pertimbangan," kata Dave di Jakarta, Selasa.
Dave menekankan Dewan Pertimbangan tidak boleh memiliki posisi yang dapat mengatur ketua umum karena ketua umum adalah sosok yang akan berhadapan langsung dengan publik.
"Sekarang pemikiran kritis masyarakat kuat. Yang berhadapan dengan publik kan ketua umum. Kalau ketua umum di bawah kendali dewan pertimbangan, susah juga," kata Dave.
Putra Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono itu mengatakan penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar pernah terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Menurut dia kala itu penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan diperlukan karena secara sistem kekuasaan Golkar mengerucut kepada presiden.
"Tapi sekarang Golkar sudah bertransformasi. Golkar sekarang menjadi partai yang terbuka, siapa saja bisa masuk," ujar Dave.
Bagi Dave, sebaiknya penguatan dilakukan terhadap kepengurusan partai di level bawah, sebaliknya penguatan kewenangan Dewan Pertimbangan bisa membuat lembaga itu menjadi sangat kuat dan menyandera Ketua Umum.
"Kita jangan terkungkung pemikiran fasis. Perpecahan Golkar itu kan karena pimpinannya selama lima tahun kurang aspiratif," kata dia.
Sebelumnya melalui Rapimnas Golkar 2016, kubu Aburizal berencana memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar.
Rencana ini digulirkan seiring keputusan Aburizal tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum Golkar.
