Jakarta (Antara Kalteng) - Presiden Joko Widodo akan membentuk tim khusus untuk pengawalan peningkatan dan menghilangkan praktik-praktik penghambat layanan publik.
"Saya akan bentuk tim khusus untak dipakai mencari data mengenai tempat maupun yang berkaitan dengan praktik-praktik yang tadi saya sampaikan (penghambat)," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Peningkatan Layanan Publik di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam situasi kompetisi dan persaingan antar negara untuk merebut investasi, sehingga perlu dihilangkan keluhan masyarakat terkait pelayanan.
"Saya kira pelayanan dari hulu sampai ke hilir harus segera diperbaiki, harus diselesaikan. Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan rakyat tentang pelayanan yang dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya," katanya.
Presiden juga menegaskan untuk menghilangkan praktik percaloan dan pungli. "Kurangi praktik percaloan dan pungli dan ini harus hilang," kata Presiden.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam konferensi pers usai rapat terbatas, menjelaskan Presiden telah menginstruksikan membentuk tim khusus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik dan menghilangkan pratik-praktik yang menghambat terhadap pelayanan tersebut.
Pramono mengatakan Presiden memimta semua pelabayan publik dilakukan secara transparan dan ada kepastian waktu penyelesaiannya.
"(Layanan publik) tidak ada lagi waktu yang lebih dari jam, semuanya dalam waktu hitungan jam, semua pelayanan tidak ada lagi yang hari, semua sampai dengan di bawah, secara sederhana tepat, kemudian juga memiliki kepastian dan mudah diakses oleh publik," katanya.
Seskab juga mengungkapkan Presiden akan turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan terhadap hal-hal tersebut, dan semua layanan diminta diintegrasikan dalam satu pintu, satu loket, ataupun juga dengan yang online.
"Sebagai contoh hasil temuan Presiden, misalnya untuk STNK walaupun satu tempat ternyata masih ada tiga loket, satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu toket untuk Jasa Raharja, yang seperti ini tidak boleh lagi," katanya.
Pramono menjelaskan bahwa layanan publik yang satu tempat diwajibkan satu loket, tidak ada lagi satu tempat namun ada tiga tiga loket seperti yang terjadi pelayanan STNK.
"Ini satu contoh saja untuk STNK," katanya.
Pramono juga mengatakan Presiden meminta kepada seluruh yang berkaitan pelayanan publik harus bebas dari percaloan dan pungli dan memakai sistem online.
"Yang namanya calo harus dan wajib hilang, bagaimana cara sistemnya, kalau sistemnya online tentunya calo itu akan hilang dengan sendirinya," jelasnya.
Seskab juga mengungkapkan Presiden juga menyoriti layanan imigrasi sebagai pintu masuk dan keluar harus memberikan impresi kepada bangsa, yakni memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
"Nanti di terminal 3 ultimate di Soetta (Bandara Soekarno Hatta Jakarta) akan diberikan space (ruang) yang lebih luas pelayanan yang lebih baik, lebih simple sederhana, dan juga bisa mengatasi ketika pesawat sedang landing sibuk dan rush hour," katanya.
Presiden Jokowi Bentuk Tim Khusus Pengawal Layanan Publik
Presiden Joko Widodo poada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4). (ANTARA FOTO/AACC2015/Panca Syurkani)
...Saya tidak ingin lagi mendengar keluhan rakyat tentang pelayanan yang dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya,"
