DPRD Kotim Tuding BPN Penyebab Sengketa Lahan

Sampit (Antara Kalteng) - Sekretaris Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Syahbana menuding Badan Pertanahan Nasional menjadi penyebab terjadi sengketa lahan antarwarga dan antara warga dengan perusahaan di daerah tersebut.

"Sebagian besar persoalan konflik agraria di Kotawaringin Timur (Kotim) terjadi akibat sertifikat tanah ganda," katanya di Sampit, Sabtu.

Kondisi itu memicu perselisihan karena dalam satu obyek atau lokasi dengan tempat yang sama ada dua sertifikat dengan nama pemilik yang berbeda.

"Ini persoalan serius, BPN jangan asal keluarkan sertifikat dalam satu lahan karena hal itu akan menjadi sumber masalah," katanya.

Menurut Syahbana, persoalan sertifikat ganda muncul dikarenakan BPN kurang terliti, dan BPN tidak memiliki bank data, sehingga terbit sertifikat di atas lahan yang sama. Sertifikat tanah ganda ini diduga akibat adanya oknum BPN yang ingin mencari keuntungan dalam kasus itu.

"Mestinya punya program yang terkompupterisasi, ketika salah satu lahan sudah di sertifikasikan dan kemudian ada oknum yang membuat legalitas dengan obyek yang sama maka secara otomatis data itu akan muncul," ucapnya.

Syahbana juga mengingatkan kepala desa dan lurah hati-hati dalam memberikan surat keterangan tanah ataupun legalitas lainnya. Karena jika tidak maka persoalan sengketa lahan ini akan terus terjadi dan sulit diselesaikan.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Koim Wiliam Novetra juga menyesalkan terhadap ulah BPN daerah itu yang menerbitkan sertifikat tanah diatas lahan yang sama. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika pihak BPN bekerja dengan penuh kehati-hatian dan cermat.

"Saya juga bingung gimana sistem kerja BPN kok sampai ada dua sertifikat dalam lahan yang sama," ucapnya.

Wiliam berharap kinerja pihak BPN nantinya bisa dievaluasi agar tidak selalu mengulang kesalahannya.