Indikator Pendidikan Politik Versi Kesbangpol Kalteng dan BPS Berbeda, Kok Bisa?

id kalimantan tengah, kesbangpol kalteng, BPS kalteng, indikator pendidikan politik, parpol

Indikator Pendidikan Politik Versi Kesbangpol Kalteng dan BPS Berbeda, Kok Bisa?

Ilustrasi (Istimewa)

Palangka Raya (Antara Kalteng) -  Penentuan indikator pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik antara pihaknya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda, kata Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Rody.

"Pertemuan kader parpol membahas masalah undang-undang pemilu dan hak-hak politik warga serta menghadiri musyawarah nasional termasuk pendidikan politik menurut versi Kesbangpol," kata Rody di Palangka Raya, Rabu.

Sementara versi BPS hanya kegiatan atau pelatihan terkait politik ataupun kepemimpinan saja, sedang menghadiri munas ataupun pertemuan membahas UU tidak termasuk indikator pendidikan politik.

BPS Kalteng mencatat Parpol di tahun 2015 sama sekali tidak melakukan pendidikan politik. Temuan itu berdasarkan hasil pantauan di media, pengumpulan data serta pengakuan dari sejumlah pengurus Parpol.

Rody mengatakan pemerintah memberikan anggaran terhadap parpol yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi maupun kabupaten/Kota. Besaran anggaran disesuaikan dengan jumlah kursi yang diraih.

"Penggunaan anggaran yang diberikan pemerintah tersebut 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen operasional partai. Sejauh ini tidak ada masalah dengan penggunaan anggaran tersebut," ucapnya.

Kabid di Kesbangpol Kalteng itu menegaskan pihaknya tidak dapat memberikan teguran ataupun mengarahkan parpol agar melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik.

"Undang-undang kan tidak membolehkan pemerintah mengintervensi parpol. Penggunaan anggaran kan juga langsung diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kita hanya menerima hasil laporan dan sampai sekarang tidak ada masalah," demikian Rody.

Sebelumnya, Kabid Statistik BPD Kalteng Syafii Nur mengatakan peran DPRD dan Parpol masih sangat lemah terhadap kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalteng untuk tahun 2015.

"Kegiatan kaderiasi yang dilakukan parpol peserta pemilu di angka 0,00 atau tidak ada dilaksanakan di tahun 2015," kata Syafii.