Forum Keraton Nusantara Ingin Keputusannya Diterima Pemerintah, Kenapa?

id kotawaringin barat, festival keraton nusantara, FKN

Forum Keraton Nusantara Ingin Keputusannya Diterima Pemerintah, Kenapa?

Pembukaan Festival Keraton Nusantara (FKN) X di Istana Kuning, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Minggu (9/10) Malam. (Foto Igo)

Pangkalan Bun (Antara Kalteng) - Sekjen Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN), Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Wandan Sari berharap Pemerintah bisa menerima keputusan yang akan lahir dalam Festival Keraton Nusantara X di Kotawaringin Barat (Kobar) nantinya.

Pernyataan ini disampaikan GKR Wandan Sari kepada seluruh perwakilan dari kerajaan yang hadir di Istana Kuning, saat membuka Festival Keraton Nusantara (FKN) X di Kotawaringin Barat, Minggu (9/10) Malam.

Dia beranggapan selama ini Pemerintah Republik Indonesia cenderung tidak berpihak kepada kerajaan, meski diketahui kerajaan adalah cikal bakal dari berdirinya sebuah pemerintahan di Indonesia.

"Apa yang kita lakukan hari ini hingga akhir dari rangkaian FKN, hanya semata menunjukkan kepada Pemerintah RI, bahwa kita sebagai soko guru dari berdirinya RI ini," kata GKR. Wandan Sari atau akrab disapa Gusti Mong di hadapan seluruh tamu FKN.

Gusti Mong menambahkan, lebih dari 70 tahun semua peraturan perundang-undangan yang ada dianggap berbeda dari yang sebelumnya sudah tertuang pada perjalanan bersama Presiden Pertama Republik Indonesia Ir Sukarno.

"Oleh sebab itu dalam rembuk para sultan yang ada di FKIKN, menginginkan sekali keputusan atau masukan-masukan kepada Pemerintah RI, ini betul-betul diterima, karena kadang-kadang, apa yang kita sampaikan berhenti di meja Sekretaris," tegasnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Sultan XV Kesultanan Kutaringin, Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah, menjelaskan bahwa sejak jaman kepemimpinan ayahndanya yaitu Sultan XIV Kesultanan Kutaringin, Pangeran Ratu Alamsyah, sudah sepakati bersama Presiden RI, kala itu dengan menyatakan, bahwa Kesultanan Kutaringin menjadi wilayah Swapraja atau wilayah yang memiliki pemerintah sendiri.