Pemkab Ini Masih Kekurangan 78 Tenaga Penyuluh Pertanian

Sampit (Antara Kalteng) - Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, masih kekurangan 78 tenaga penyuluh pertanian karena sekarang baru ada 107 orang untuk 185 desa/kelurahan.

Kepala Dinas Pertanian Peternakan Penyuluh dan Ketahanan Pangan (DPPPKP) Kotawaringin Timur I Made Dikantara di Sampit, Rabu mengatakan, "Idealnya satu desa/kelurahan satu tenaga penyuluh pertanian. Namun, karena kekurangan tenaga, maka kami memanfaatkan tenaga yang tersedia."

Made Dikantara mengatakan, selain mengefektifkan tenaga penyuluh pertanian, DPPPKP Kotawaringin Timur juga berupaya membina tenaga penyuluh swadaya, tetapi hal itu tidak dapat berjalan dengan efektif karena mereka tidak di gaji.

Tanaga penyuluh swadaya terdiri atas masyarakat atau kelompok tani yang secara suka rela memberikan atau berbagi pengetahuan kepada petani lainnya.

"Bukan hanya kekurangan tenaga penyuluh pertanian, saat ini kamia juga kekurangan balai pertanian, dari 17 kecamatan baru 13 kecamatan yang telah memiliki balai pertanian, padahal idealnya harus ada di setiap kecamatan," katanya.

Ia mengatakan, DPPPKP telah berusaha mengusulkan penambahan tenaga penyuluh pertanian maupun pendirian balai pertanian di setiap kecamatan ke pemerintah, namun sampai saat ini masih belum dapat dipenuhi.

"Pengisian kekurangan itu sudah kami usulkan pada 2016, namun belum terealisasi kita berharap pada 2017 nanti kekurangan itu bisa diatasi," ucapnya.

Made Dikantara mengungkapkan, dengan kurangnya tenaga penyuluh pertanian dan belum adanya balai pertanian di setiap kecamatan, maka dapat dipastikan menggangu program kerja yang telah direncanakan DPPPKP.

Sementara itu, Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi mengatakan, sektor pertanian memegang peranan strategis dan penting, dan salah satu upaya meningkatkan hasil pertanian yakni dengan memberikan pembekalan berbagai ilmu kepada petugas penyuluh pertanian.

"Kami akan berupaya mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian tersebut, dengan harapan bisa mendukung program pertanian," katanya.

Jumlah desa/kelurahan dengan jumlah petugas penyuluh pertanian tidak seimbang, sehingga mengakibatkan beberapa desa yang tidak memiliki petugas pertanian, petaninya bercocok tanam dengan berdasarkan ilmu alam.

"Pemerintah daerah akan lebih berupaya untuk menambah jumlah petugas pertanian agar kemampuan petani dalam bercocok tanam lebih terkendali, sehingga dapat meningkatkan produksi pangan di daerah," demikian Supian Hadi.