Seoul (Antara Kalteng) - Korea Selatan hari ini menolak permintaan Google untuk izin mengambil data pemetaan pemerintah untuk dipakai di server-server di luar Korea Selatan karena berkenaan dengan masalah keamanan dengan Korea Utara.
Google, anak perusahaan Alphabet Inc, menyatakan ingin menggunakan data di server-server seluruh dunia untuk layanan yang memberikan arahan jalan dan mengemudi di Korea Selatan.
Namun Korea Selatan yang perangnya melawan Korea Utara pada 1950-1953 berakhir tanpa kesepakatan damai, beralasan jika data itu dibiarkan keluar dari negeri itu, maka lokasi fasilitas-fasilitas militer dan situs-situs sensitif lainnya akan terketahui.
Pemerintah Korea Selatan tidak bisa memberikan izin kecuali Google menghapus citra situs-situs sensitif pada satelit pencitraan miliknya, kata seorang pejabat pada badan yang menangani pemetaaan data seperti dikutip Reuters.
Namun Google menolak syarat itu dengan menyatakan informasi itu tersedia bebas melalui citra satelit yang bisa bebas dibeli.
Kementerian pertanahan Korea Selatan mengaku akan mempertimbangkan kembali jika Google mengubah posisi-posisinya.
Pada kesempatan lain, Google tengah diselidiki di Korea Selatan di mana badan anti dumping Korea menyelidiki apakah kesepakatan yang dibuat Google dengan pabrik-pabrik handset sistem operasi mobile Android telah membatasi kompetisi pasar, demikian Reuters.
Berita Terkait
Cegah kemacetan, Jalan lingkar Buper Panglima Batur diperbaiki
Rabu, 17 April 2024 6:36 Wib
Kunjungan wisata religi di Kalsel meningkat usai Lebaran
Minggu, 14 April 2024 5:21 Wib
DPC PDIP Barito Selatan buka pendaftaran calon kepala daerah
Jumat, 5 April 2024 23:19 Wib
Polisi tangkap mahasiswi penipu tiket konser Coldplay senilai Rp1,2 miliar
Rabu, 27 Maret 2024 13:14 Wib
Petugas kejar pembunuh bocah enam tahun di Buton Selatan
Selasa, 26 Maret 2024 15:49 Wib
Oknum polisi tembak debt collector diproses hukum
Senin, 25 Maret 2024 20:09 Wib
Penjabat Bupati Barsel dan istri diberi gelar kehormatan
Selasa, 19 Maret 2024 13:53 Wib
Pembahasan RPJPD Barsel 2025-2045 pertimbangkan aspirasi masyarakat
Selasa, 19 Maret 2024 13:49 Wib