Pemkab Kapuas Akan Lelang Jabatan, Siapa Ikut?

Kuala Kapuas (Antara Kalteng) - Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang kini tidak memiliki jabatan atau non job masih berpeluang dan berkesempatan menduduki sejumkah SKPD yang kini lowong,  pasalnya Pemerintah Kabupaten Kapuas akan melakukan lelang jabatan secara terbuka.

"Lelang jabatan akan mulai dipersiapkan bulan ini,  karena bulan Februari akan dilaksanakan seleksinya. Ini keinginan Bupati sendiri yang ingin segera dilakukan," kata Sekda Kapuas Rianova SH, Rabu.

Pelaksanaan sistem lelang jabatan ini merupakan cara yang diinginkan Bupati Kapuas agar mendapatkan pejabat SKPD yang mumpuni dan berkualitas.

"Bupati ingin mendapatkan pejabat yang benar-benar mampu dan memiliki daya saing dan kinerja yang tinggi untuk mengisi sejumlah SKPD yang lowong saat ini," ucapnya.

Nantinya, lanjut Sekda, akan dilakukan secara terbuka dengan membuat pengumuman di media lengkap dengan perayaratan pendaftaran, waktu pemasukan berkas dan seleksi berkas serta tes psikologi, serta kelayakan dan kompetensi (fit and proper test).

"Karena ini terbuka, jadi semua pejabat eselon II maupun III baik itu yang non job,  plt ataupun yang lagi promosi berkesempatan bersaing untuk mendapatkan posisi jabatan itu," jelas Sekda.

Ditanya apakah semua bisa mendaftar ke sejumlah jabatan yang tersedia, Sekda mengatakan dirinya masih belum bisa jawab. Namun biasanya peminat sudah menentukan kemana arahnya.

Ditambahkannya, dalam seleksinya kelak akan dilakukan Pemkab Kapuas sendiri dengan menghadirkan tim penguji dari luar seperti bidang assesor dan psikolog yang saat ini sedang dijajakinya ke Polda Kalteng. Hasilnya atau rekomendasinya akan diserahkan ke Bupati untuk menentukan selaku pembina kepegawaian daerah.

"Bagi non job tetap semangat saja karena bupati memberi waktu dan kesempatan mempersiapkan diri untuk ikut seleksi mengisi jabatan yg baru.  Sabar saja," kata Sekda.

Adapun jabatan yang saat ini kosong adalah dinas pendidikan dan kebudayaan,  dinas kesehatan,  badan perizinan,  satpol PP,  perpustakaan dan arsip daerah,  Badan keuangan dan aset,  dinas sosial dan BPBD.