Sudah Dibubarkan, Koperasi KMS Dinilai Resahkan Warga

id Palangka Raya, Koperasi, LPP-PDKT, Kuliner Palangka Raya, Hotel Palangka Raya, Koperasi KMS, Koperasi Serba Usaha

Sudah Dibubarkan, Koperasi KMS Dinilai Resahkan Warga

Koordinator Lapangan LSM LPP-PDKT, Pendi

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Organisasi masyarakat Pemantau Proyek dan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (LPP-PDKT) menilai aktivitas yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) KMS cukup meresahkan warga. Sebab koperasi tersebut dianggap mengganggu aktivitas masyarakat ketika mengurus masalah adiministrasi di instansi-instansi pemerintahan.

"Salah satu permasalahan yang saya temukan adalah, Koperasi itu menyurati Badan Pertanahan Nasional Palangka Raya agar tidak memproses tanah masyarakat tanpa seizin mereka. Padahal tanah yang disengketakan tersebut dan status hukumnya di pengadilan sudah dimenangkan oleh warga," kata Koordinator Lapangan LSM LPP-PDKT, Pendi, di Palangka Raya, Selasa.

Ia mengatakan, yang menjadi permasalahan adalah KSU KMS tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor 286/Indagkop/Kop.UKM.1/V/2012 telah membubarkan keberadaan koperasi tersebut sejak 2012 lalu.

Pada kenyataannya, yang mengaku Ketua KSU KMS saat ini IRW, sampai sekarang tetap menjalankan aktivitas administrasinya, khususnya yang berkaitan dengan mengaku kepemilikan atas tanah. Hal itu sudah jelas tidak benar dan cacat hukum, karena koperasi itu sudah dibubarkan oleh negara sehingga kegiatannya dianggap tidak resmi atau ilegal.

"Kami minta Pemerintah Kota Palangka Raya bisa menertibkan dan memberikan sanksi koperasi tersebut, kemudian saya juga mengimbau agar instansi pemerintahan harus menolak permintaan koperasi atau organisasi lain yang tidak jelas dasar hukumnya, mengingat hal itu cukup meresahkan warga," ujarnya.

Ia mengaku, prihatin ketika ada masyarakat yang ingin mengurus proses administrasi di pemerintahan terganjal oleh oknum yang mengatasnamakan sebuah lembaga, namun sebetulnya izin atau dasar hukumnya telah dicabut oleh negara.

Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palangka Raya Afendie menjelaskan, apabila ada Koperasi yang izin atau legalitas hukumnya telah mati, maka segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan itu tidak sah.

"Koperasi itu dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota, dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Tapi kalau sudah dibubarkan, artinya koperasi itu tidak memiliki kegiatan yang jelas, apalagi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, rapat anggota tahunan saja tidak dilaksanakan," jelas Afendie.

Selain itu, meski nantinya legalitas Koperasi itu kembali dihidupkan, segala macam aktivitas administrasi yang lama tidak dapat diakui, kecuali atas nama pribadi atau perorangan dari anggota koperasi itu sendiri.


Pewarta :
Uploader : Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar