Muara Teweh (Antara Kalteng) - Anggaran perjalanan dinas ke luar daerah, kunjungan kerja, dan konsultasi untuk 25 anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sudah habis pada triwulan kedua.
"Dengan adanya kekurangan anggaran untuk para anggota DPRD, otomatis akan menghambat tugas dari anggota DPRD Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini saat memimpin rapat pembahasan keuangan DPRD setempat di Muara Teweh, Selasa.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Mery Rukaini bersama 18 anggota DPRD lainnya dan Sekretaris Dewan (Sekwan) setempat.
Menurut Mery anggaran perjalanan dinas yang dipersiapkan selama tahun 2017 semakin menipis. Hal ini menjadi perhatian serius kalangan anggota DPRD Barito Utara.
"Anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD ke luar daerah telah habis. Bimtek untuk para anggota dewan sangat perlu untuk menambah pengetahuan mereka sehingga tidak salah dalam mengambil atau membuat keputusan, baik menyangkut legislasi produk hukum daerah, penganggaran dan pengawasan," katanya.
Mery mengaku, tidak terlalu mengerti bagaimana dana untuk perjalanan tersebut sampai habis.
Dia mengetahuinya setelah berkomunikasi dengan pihak Setwan.
Sepengetahuan Merry, seharusnya para anggota DPRD bisa melaksanakan bimtek ke luar daerah sebanyak delapan kali per tahun, tapi sejauh ini bimtek ke luar daerah yang diikuti oleh anggota dewan, baru beberapa kali dilakukan atau belum sampai delapan kali.
"Informasi yang saya dapat, bahwa dana perjalanan dinas dewan ini bercampur juga dengan Sekertariat DPRD," ujar Mery yang juga politisi dari Partai Demokrat ini.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya Taufik Nugraha mengatakan bahwa hal ini menjadi pelajaran agar kedepannya sebelum mengurus anggaran untuk struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) dilingkungan Pemkab Barito Utara, terlebih dahulu mengurus anggaran untuk DPRD.
Terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini, Ketua Komisi I DPRD ini, menyarankan agar dalam rapat selanjutnya dapat memanggil Setwan dan Sekretaris Daerah pemkab Barito Utara, untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang baik dari masalah ini.
"Kita perlu memanggil Setwan dan Sekda untuk membahas masalah ini bersama, sebab bimtek ke luar daerah ini memang perlu dilaksanakan, " katanya.
Ia berharap, melalui pertemuan itu akan ada solusi, sehingga bimtek tersebut bisa dilaksanakan.
"Tapi apabila setelah pertemuan itu tetap saja tidak bisa, maka dalam hal ini apa boleh buat berarti menunggu sampai dengan perubahan APBD 2017," ujar Taufik, politikus dari PDI Perjuangan.
Berita Terkait
Ketua DPRD: Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang di tampung dewan
Kamis, 28 Maret 2024 21:37 Wib
Barut paparkan pembangunan pada rakor optimalisasi pemerintahan
Kamis, 28 Maret 2024 21:23 Wib
Pj Bupati Barut sambut baik rencana Perusda buka taman penitipan anak
Senin, 25 Maret 2024 21:29 Wib
Ketua DPRD Barut buka puasa bersama warga Desa Benao
Senin, 25 Maret 2024 9:16 Wib
Waket DPRD Barut: Penyampaian pokir sesuai dengan aturan berlaku
Senin, 25 Maret 2024 9:02 Wib
Pj Bupati Barut Safari Ramadhan di Kecamatan Lahei Barat
Sabtu, 23 Maret 2024 15:57 Wib
Barut adakan forum perangkat daerah untuk akomodir aspirasi masyarakat
Kamis, 21 Maret 2024 21:33 Wib
UPTD Balai Pembibitan Ternak Barut kembangkan ternak ayam petelur
Jumat, 15 Maret 2024 16:23 Wib