Nah! Triwulan ke-2, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Barito Utara Sudah Habis

id dprd barut, Hj Mery Rukaini, Triwulan ke-2, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Barito Utara Sudah Habis

Nah! Triwulan ke-2, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Barito Utara Sudah Habis

Logo DPRD (Istimewa)

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Anggaran perjalanan dinas ke luar daerah, kunjungan kerja, dan konsultasi untuk 25 anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sudah habis pada triwulan kedua.

"Dengan adanya kekurangan anggaran untuk para anggota DPRD, otomatis akan menghambat tugas dari anggota DPRD Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Wakil Ketua I DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini saat memimpin rapat pembahasan keuangan DPRD setempat di Muara Teweh, Selasa.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, Mery Rukaini bersama 18 anggota DPRD lainnya dan Sekretaris Dewan (Sekwan) setempat.

Menurut Mery anggaran perjalanan dinas yang dipersiapkan selama tahun 2017 semakin menipis. Hal ini menjadi perhatian serius kalangan anggota DPRD Barito Utara.

"Anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD ke luar daerah telah habis. Bimtek untuk para anggota dewan sangat perlu untuk menambah pengetahuan mereka sehingga tidak salah dalam mengambil atau membuat keputusan, baik menyangkut legislasi produk hukum daerah, penganggaran dan pengawasan," katanya.

Mery mengaku, tidak terlalu mengerti bagaimana dana untuk perjalanan tersebut sampai habis.

Dia mengetahuinya setelah berkomunikasi dengan pihak Setwan.

Sepengetahuan Merry, seharusnya para anggota DPRD bisa melaksanakan bimtek ke luar daerah sebanyak delapan kali per tahun, tapi sejauh ini bimtek ke luar daerah yang diikuti oleh anggota dewan, baru beberapa kali dilakukan atau belum sampai delapan kali.

"Informasi yang saya dapat, bahwa dana perjalanan dinas dewan ini bercampur juga dengan Sekertariat DPRD," ujar Mery yang juga politisi dari Partai Demokrat ini.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya Taufik Nugraha mengatakan bahwa hal ini menjadi pelajaran agar kedepannya sebelum mengurus anggaran untuk struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) dilingkungan Pemkab Barito Utara, terlebih dahulu mengurus anggaran untuk DPRD.

Terkait dengan kondisi yang ada sekarang ini, Ketua Komisi I DPRD ini, menyarankan agar dalam rapat selanjutnya dapat memanggil Setwan dan Sekretaris Daerah pemkab Barito Utara, untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang baik dari masalah ini.

"Kita perlu memanggil Setwan dan Sekda untuk membahas masalah ini bersama, sebab bimtek ke luar daerah ini memang perlu dilaksanakan, " katanya.

Ia berharap, melalui pertemuan itu akan ada solusi, sehingga bimtek tersebut bisa dilaksanakan.

"Tapi apabila setelah pertemuan itu tetap saja tidak bisa, maka dalam hal ini apa boleh buat berarti menunggu sampai dengan perubahan APBD 2017," ujar Taufik, politikus dari PDI Perjuangan.