Pemkab Kotim Diminta Laksanakan Perda BUMN

Sampit (Antara Kalteng) - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Dani Rachman meminta pemerintah daerah setempat melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Perda tentang BUMD yang telah disahkan itu wajib dilaksanakan. Dan sekarang tinggal menunggu langkah-langkah eksekutif untuk merealisasikannya," katanya kepada wartawan di Sampit, Kamis.

Dani mengungkapkan, tujuan utama dari BUMD itu untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, jadi hukumnya wajib pemerintah melaksanakan Perda tersebut.

Keberadaan BUMD harus berorientasi pada keuntungan. Sebab, dari situ BUMD akan dilirik investor dan pada gilirannya akan menjadi badan usaha yang tumbuh dan berkembang.

"Harapan kami di DPRD, saat Perda tentang BUMD itu dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Dani Rachman mengaku optimistis apabila BUMD dikelola dengan baik akan berkontribusi dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pendapatan asli daerah (PAD).

"Sekarang dana-dana dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Pembentukan BUMD diharapkan dapat menghasilkan PAD dengan usaha yang sehat dan berkembang," katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menilai, potensi BUMD di Kotawaringin Timur untuk berkembang dan meningkatkan PAD cukup besar.

Salah satu contohnya daerah ini memiliki potensi sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan. Unit-unit usaha penunjang menjadi potensi yang bisa dikelola BUMD.

"Saya ingatkan, agar dapat berkembang dan memberikan keuntungan, BUMD harus ditangani dan dikelola secara profesional. Selain itu ditunjang dengan permodalan yang memadai," ungkapnya.

Dengan pemberian modal melalui APBD dan menggandeng investor, lanjut Otjim, diharapkan setelah terbentuk dan berjalan BUMD nantinya tidak lagi membebani APBD. Tetapi menghasilkan pendapatan dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.