Selasa, 17 Oktober 2017

Legislator Nilai Kotim Belum Siap Laksanakan "Fullday School", Ini Alasannya

id dprd kotim, Rimbun, Legislator Nilai Kotim Belum Siap Laksanakan Fullday School, Ini Alasannya
Legislator Nilai Kotim Belum Siap Laksanakan
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun (Foto Antara Kalteng/Norjani)
Sampit (Antara) - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rimbun menilai pemerintah daerah setempat belum siap menerapkan kebijakan fullday school atau sekolah sehari penuh.

"Selain belum siap, kebijakan pemerintah pusat tersebut tidak cocok diterapkan di Kotawaringin Timur untuk saat ini," katanya kepada wartawan di Sampit, Senin.

Rimbun mengungkapkan, sekolah-sekolah yang ada di Kotawaringin Timur belum siap untuk menerapkan system fullday school dikarenakan minimnya fasilitas sekolah setempat.

Selain masih minimnya fasilitas pendidikan, kendala lain yang tidak memungkin fullday school di laksanakan adalah masih minimnya jumlah guru di Kotawaringin Timur.

Menurut Rimbun, sistem tersebut hanya cocok diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah kota-ota besar saja seperti di Jakarta.

"Semua itu harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur maupun fasilitas sekolah yang ada di daerah," katanya

Sebab untuk menjalankannya, maka harus mengkaji dulu sarana dan prasarana pendukung, utamanya ketersediaan gedung-gedung pendukung seperti Musholah, tempat ganti baju, Sumber Daya Manusia (SDM), kamar kecil dan lain sebagainya.

Sementara di Kotawaringin Timur masih ada satu ruangan dipergunakan bergantian karena kurangnya ruang kelas, kondisi itu yang membuat fullday scholl tidak layak dilaksanakan di daerah itu.

"Program pendidikan fullday school bisa mempengaruhi psikologi peserta didik karena harus seharian berada di sekolah," ucapnya.

Rimbun meminta pemerintah pusat meninjau kembali rencana penerapan fullday school karena tidak semua daerah mampu melaksankannya.

"Seharusnya setiap membuat kebijakan pemerintah pusat melihat dulu kondisi yang ada di daerah shingga program tersebut tidak bertentangan dengan yang ada di daerah," demikian Rimbun.

Editor: Rachmat Hidayat

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga