"Untuk anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2018 telah siap. NPHD perlu ditandatangani untuk administrasi. Jelasnya anggaran tidak ada masalah," katanya saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Senin.
Sebelumnya KPU "Kota Cantik" Kota Palangka Raya telah mengajukan anggaran pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018 sebesar Rp18 miliar lebih.
"Dari usulan tersebut pemerintah kota hanya melakukan rasionalisasi. Namun demikian kita bisa pastikan anggaran pelaksanaan Pilkada nanti tidak akan kekurangan," katanya.
Sementara itu Komisioner KPU Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Wawan Wiraatmaja menerangkan pihaknya pada Senin (12/6) bertemu dengan TAPD Pemerintah Kota Palangka Raya yang diketuai Plt Sekda, Kandarani.
"Dalam pertemuan itu, pengajuan anggaran yang kita ajukan ada penyesuaian sekitar Rp600 juta sehingga total yang disetujui pemerintah kota sebanyak Rp17 miliar lebih," kata Komisioner Bidang Perencanaan, Data dan Informasi KPU Palangka Raya ini.
Dia menambahkan, NPHD yang merupakan syarat sahnya pencairan dana Pilkada juga telah siap dan tinggal menunggu penandatanganan wali kota dan pihak KPU.
"NPHD juga telah siap dan tinggal menunggu tandatangan wali kota dan KPU. Rencananya hari ini tadi dilaksanakan tetapi karena pak wali tidak di tempat akhirnya penandatanganan itu ditunda sementara, mungkin besok pagi atau besok siang," katanya.
Menurut dia, penggunaan dana Pilkada nantinya akan dipenuhi pemerintah kota melalui dua tahap yakni pada APBD Perubahan 2017 senilai Rp4,4 miliar dan sisanya digelontorkan pada APBD Murni 2018.
"Karena tahap pelaksanaan Pilkada ini ada dua yakni tahap persiapan dan pelaksanaan, maka kami harapkan pada 31 Agustus anggaran tahap pertama sudah kami terima karena diperkirakan September telah masuk tahap persiapan Pilkada," kata Wawan.
