OPD Lingkup Pemprov Kalteng Diminta Buat Konsep Transparansi

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemprov dapat membuat konsep transparansi, smart city dan e-planning serta e-budgeting.

Pengakuan ini disampaikan Sugianto dihadapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang saat Rapat Koordinasi dan Supervisi pencegahan Korupsi serta penandatangan 10 komitmen bersama pencegahan Korupsi se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis.

"Saya sampaikan saat itu, saya memang lulusan SMA, tapi ingin berbuat lebih dari Doktor ataupun profesor. Jadi, tolong itu dibuat semua. Tapi ternyata memimpin pemerintahan itu tidak bisa secepat ketika memimpin perusahaan," ucapnya.

Mantan Anggota DPR RI ini mengaku juga pernah telah meminta dibuatkan daftar perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Daftar tersebut tidak hanya nama perusahaan, namun juga pemilik perusahaan, kelengkapan perizinan serta titik koordinat perusahaan tersebut.

Sugianto mengatakan permintaan tersebut sampai sekarang ini masih belum sepenuhnya dapat terrealisasi. Padahal, apabila semua hal itu telah dilaksanakan sepenuhnya, maka pembangunan di Kalteng akan semakin pesat.

"Biarpun anggaran sedikit, tapi kalau dilelola dengan baik akan nyata hasilnya. Ini tidak, sudah sedikit, tapi dibagi ke beberapa kabupaten sedikit-sedikit, akhirnya pembangunan tidak terlalu kelihatan. Ini yang terjadi di Kalteng sekarang ini," bebernya.

Orang nomor satu di Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini mengajak seluruh Bupati/Wali Kota se-Kalteng agar menerapkan transparansi, e-goverment, e-planning serta e-budgeting, termasuk pemanfaatan teknologi.

"Ayo kita menuju ke sana. Anggaran di Pemprov sekarang ini terbuka. Pendapatan Daerah setiap hari sudah bisa dilihat. Pemprov Kalteng di tahun 2018 pun sedang berupaya bagaimana agar masuk ke smart city. Kita harus berubah," kata Sugianto.

Gubernur dan Bupati/Wali Kota serta Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dihadapan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menandatangani 10 Komitmen Bersama Mencegah terjadinya korupsi.