Pemkab Kotim Didorong Biayai Peserta JKN-KIS

Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah didorong membiayai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas tiga yang tidak mampu membayar iuran karena keterbatasan ekonomi.

"Kami mendorong Pemkab menanggung peserta kelas tiga melalui Jamkesda. Peserta mandiri kelas tiga cukup banyak yang menunggak pembayaran karena sebagian besar mereka memang berasal dari ekonomi kurang mampu," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampit, Tarmuji di Sampit, Selasa.

Hingga 31 Juli 2017, jumlah peserta JKN-KIS di wilayah layanan BPJS Kesehatan Cabang Sampit, sebanyak 613.052 peserta atau sekitar 64,8 persen dari jumlah penduduk.

Peserta tersebar di lima kabupaten, yakni Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau dan Sukamara. Masih ada sekitar 35,2 persen atau 340.828 jiwa yang belum menjadi peserta JKN-KIS.

Peserta yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS termasuk di antaranya hasil integrasi program jaminan kesehatan daerah yakni Prosehati di Kabupaten Kotawaringin Timur 3.432 jiwa, pemerintah daerah Kotawaringin Barat 19.425 jiwa, Lamandau 3.843 jiwa, Seruyan 9.750 jiwa dan Sukamara 6.929 jiwa.

Peserta JKN-KIS terdiri mereka yang dibiayai perusahaan atau kantor tempat mereka bekerja, peserta mandiri dan penerima bantuan iuran atau peserta yang iurannya dibiayai pemerintah pusat maupun daerah.

Komposisi kepesertaan JKN-KIS di lima kabupaten ini yaitu 26,10 persen peserta kelas satu, 27,10 persen kelas dua dan 46,80 persen kelas tiga.

Saat ini peserta mandiri yang rutin membayar iuran sekitar 52,64 persen. Sisanya menunggak bahkan hingga 12 bulan dengan berbagai alasan seperti karena tidak mampu lagi membayar, tidak tahu prosedur pembayaran, lupa dan ada pula yang memang tidak mau membayar iuran.

Untuk mengatasi masalah ini, BPJS Kesehatan melakukan pendekatan seperti menghubungi melalui telepon, berkunjung, menambah loket pendaftaran dan pembayaran bekerjasama dengan PT Pos Indonesia sehingga bisa menjangkau sampai ke pelosok, serta mengoptimalkan peran kader yang sudah direkrut.

"Bagi pemerintah daerah, mendaftarkan warga ke JKN-KIS, justru lebih praktis karena murah dan bisa dimanfaatkan untuk pengobatan rujukan ke luar daerah. Kami berharap program Jamkesda semua diintegrasikan ke JKN-KIS," kata Tarmuji.

BPJS Kesehatan Cabang Sampit telah bermitra dengan 121 fasilitas kesehatan tingkat pratama. Tarmuji berharap seluruh penduduk bisa segera didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS.