Seluruh OPD di Kalteng Targetkan Transaksi Nontunai Diterapkan Januari 2018

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Asisten II Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Hardy Rampay menyebut seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditargetkan pada Januari 2018 telah sepenuhnya menerapkan transaksi nontunai.

Pemprov Kalteng memang sudah menerapkan transaksi nontunai namun baru di OPD Badan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Belanja Tidak Langsung (BTL), kata Hardy di Palangka Raya, Jumat.

"Transaksi nontunai juga sudah diberlakukan di belanja bagi hasil pemerintah, dan bantuan pemerintah desa. Hanya, dari sisi BTL ini yang belum menggunakan nontunai, yakni belanja pegawai penghubung Provinsi Kalteng di Jakarta," tambahnya.

Selanjutnya dari sisi Belanja Langsung (BL), sistem nontunai sudah berlaku untuk belanja honorarium pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak. Belanja Barang dan Jasa juga telah sudah diberlakukan pembayaran secara nontunai yaitu belanja operasional pengadaan barang dan jasa yang nilainya lebih dari Rp10 juta.

Dia mengatakan masih banyaknya item transaksi yang belum menggunakan nontunai, maka semua OPD Provinsi dan Kabupaten/kota perlu dilakukan persiapan teknis, khususnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksanannya.

"Mendagri telah menginstruksikan agar semua transaksi nontunai ini paling lambat awal tahun depan. Ini berlaku seluruhnya tak hanya di Kalteng. Kita optimis tahun depan semua transaksi menggunakan cara nontunai," kata Hardy.

Sebelumnya, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat segera mempersiapkan dan mengimplementasikan transaksi non tunai sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas serta transparasi pengelolaan keuangan.

Manajer Unit Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif BI Perwakilan Kalteng Paulus Sopamena Penerapan transaksi non tunai memiliki manfaat praktis, akses lebih transparan dan akurat, sehingga bentuk komitmen Pemerintah se-Kalteng ikut mendorong penggunaan instrumen pembayaran non tunai sekaligus meningkatkan akses layanan keuangan dari masyarakat ke Pemerintah ataupun sebaliknya.

"Implementasi transaksi non tunai juga mendukung perubahan cara pembayaran dan penerimaan dari tunai menjadi non tunai yang memberikan dampak pada pemenuhan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi," kata Paulus.